Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPATD) Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) di Lampung Selatan

Pelaksanaan Program PKPBM Tahap II di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tahun 2013, Tim Fasilitator dari Direktorat Jenderal PMD-Kementerian Dalam  Negeri  RI  dan   PSP3-IPB  melaksanakan kegiatan Pelatihan Masyarakat selama tiga hari, 22-23 April 2013 di Grand Elty Krakatoa Hotel-Kalianda.

Hari pertama, berisi lima kegiatan utama, yaitu: 1) Registrasi peserta,  2)  Pembukaan Pelatihan, 3)  Pengantar Teknis Pelatihan, 4) Permainan yang bertujuan untuk membangun ingatan pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya, jenis permainannya adalah kuis tebak kata, 5) Kesepakatan kontrak belajar (menentukan ketua forum). Acara pembukaan pelatihan terdiri dari: Pembukaan oleh MC yakni Ibu Siti Chomzah dari Dirjen PMD, Sambutan perwakilan Ditjen PMD dalam hal ini Bapak Nasrulloh yang mewakili, Sambutan serta pembukaan kegiatan oleh perwakilan BPMD yakni Bapak Drs. Winarto, dan Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Hidayat (peserta pelatihan).

lampung-selatan

Kegiatan selanjutnya difasilitasi oleh Tim PSP3 IPB yaitu Dyah Ita Mardiyaningsih, S.P, M.Si dan Tri Budiarto, S.KPm. Hari pertama mencoba mengingatkan kembali materi materi tahun sebelumnya kepada seluruh peserta. Fasilitator menanyakan kembali bagaimana kondisi RKTL tahun sebelumnya lalu bagaimana konsep pelaksanaan PKPBM. Metode yang digunakan seperti yang disebut seblumnya ialah dengan menggunakan permainan tebak kata. Tujuan permainan ini ialah untuk menyegarkan ingatan kembali konsep konsep PKPBM yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Kegiatan selanjutnya yakni menentukan kesepakatan untuk kegiatan selanjutnya lalu di penghujung kegiatan  ditutup dengan meneriakkan yel yel yang dipimpin oleh ketua forum Bapak Harun.

Hari kedua pelatihan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan diawali yel yel pembukaan yang dipimpin oleh ketua forum. Selanjutnya kegiatan memasuki pada materi 1 yakni tentang Evaluasi Program PKPBM sebelumnya dan Menata Keberlanjutan yang dipandu oleh fasilitator PSP3. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah. Ditengah materi, fasilitator menyisipkan permainan “lipat kertas” yang bertujuan untuk merubah cara pandang atau cara melihat suatu masalah. Di sini juga fasilitator menerangkan bahwa setiap ada kegitan pasti ada suatu hambatan hambatan yang tidak terduga, sehingga dituntut untuk dapat berfikir out of the box untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya fasilitator membagi peserta dalam empat kelompok kecil berdasarkan program RKTL (peningkatan infrastruktur, pengembangan usaha ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan. Peserta diminta untuk menuliskan atau mengidentifikasi masalah atau hambatan-hambatan yang ditemui pada pelaksanaan RKTL yang telah dibuat pada tahun sebelumnya dalam waktu 30 menit diskusi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi oleh masing masing kelompok mengenai hasil identifikasi masalah yang ditemui. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi dari dua narasumber yakni dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Lampung Selatan. Dinas Kehutanan membawakan materi pengembangan potensi hutan di kawasan pedesan yang dipresentasikan oleh Bapak Wahyudi Kurniawan sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan ada bapak Joner Butar Butar S.Pi (Kasi  Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan) membawakan materi potensi dan pengembangan kawasan pesisir Lampung (bahan terlampir). Dalam sesi presentasi narasumber, di buka forum diskusi menanggapi isue isue yang dibawakan oleh presentator. Kegiatan sementara ditunda karena memasuki waktu istirahat dan jam makan siang dan disepakati pula kegiatan akan dimulai kembali pada jam setelah makan siang. Sebelum memasuki kegiatan materi 2, fasilitator memulai kegiatan dengan permainan untuk menyegarkan kembali semangat peserta. Dalam permainan kali ini, fasilitator membawakan permainan mengenali karakter seseorang dilihat dari cara bagaimana orang tersebut membuang gas dari perutnya (baca: kentut). Setelah selesai sesi permainan, kegiatan dilanjutkan dengan materi 2 yakni penjelasan teknis bantuan langsung (BL-PKPBM) yang dibawakan oleh Bapak Nasrulloh, namun sebelumnya didahului dengan yel yel penyemangat dari peserta pelatihan. Dalam materi ini, mendapat tanggapan aktif dari peserta terkait pelaksanaan dan evaluasi BL-PKPBM kedepannya. Fasilitator PSP3 memberikan contoh gambaran pengalaman bagus mengenai RKTL dan pelaksanaan BL-PKPBM yakni di Kabuten Buleleng Bali. Selanjutnya kegiatan memasuki pada tahap memilih langsung ketua tim pengelola kegiatan (TPK). Proses pemilihan ketua TPK dipanddu langsung oleh ketua forum dengan metode yang dipakai adalah kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan tersebut, didapatkan kesepakatan bahwa: ketua TPK dipimpin oleh Bapak Jaya Husein dengan dibantu oleh bendahara Bapak Samhudi, dan sekretaris Bapak Riza Fitra. Badan pengurus harian dibantu oleh lima sub bidang yakni: peta kawasan dikepalai oleh Bapak Ahmad Syadad, Pengembangan Kapasitas SDM dikepalai oleh Bapak Abdullah, sosialisasi dan kerjasama ada Bapak Haji Hidayat, advokasi kebijakan ada Bapak Qusori, dan bidang operasinalisasi dikepalai oleh Ibu Isnaeni. Kegiatan berikutnya adalah membagi kelompok berdasarkan bidang bidang pada TPK yang selanjutnya peserta diminta untuk membuat rancangan anggaran biaya (RAB) di setiap bidang bidang tersebut yang selanjutnya dipresentasikan dalam forum dan untuk mendapatkan tanggapan dari seluruh forum. Dan dari hasil forum, disepakati bahwa bidang pengembangan SDM perlu merevisi RAB yang telah dibuat dengan mempertimbangkan efisensi dan optimalisasi program yang akan dilaksanakan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi Komunikasi oleh tim fasilitator PSP3 dengan materi penjelasan konsep teknik lobi dan negosiasi. Setelah pemberian materi komunikasi, fasilitator memberikan permainan membangun bangunan yang terbuat dari bahan sedotan dan peniti. Ada pun makna permainan ini adalah mempraktekkan teknik lobi dan mengajarkan pada peserta bagaimana merancang program yang terencana dan layak dilakukan. Kegiatan ditunda sampai menjelang malam dan dilanjutkan kembali setelah makan malam. Materi yang diberikan selajutnya ialah peserta diminta untuk mengevaluasi RKTL kembali yang selanjutnya dilakukan penajaman RKTL yang pada hari selanjutnya dipresentasikan dihadapan para pejabat SKPD terkait di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan BL-PKPBM ditutup secara resmi oleh Bapak Drs. Winarto tepat pada pukul 21.00 WIB dan disertai ucapan terimakasih dan permintaan maaf dari perwakilan PMD Kemendagri kepada seluruh peserta. Hari kedua ditutup menuju hari selanjutnya yakni rapat koordinasi dengan pejabat SKPD.

Hari ketiga atau hari terakhir yakni rapat koordinasi dengan para pejabat SKPD Lampung Selatan. Dalam forum ini dihadiri oleh 20 peserta dengan SKPD yang tergabung antara lain: BPMD Lampung Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Bagian Pembangunan dan SDM, Dinas Koperasi, industri dan Perdagangan, Pemerintah Daerah Lampung Selatan, Dinas Kesehatan, Kepala Kecamatan Rajabasa, Dinas Kehutanan, dan delapan perwakilan warga kawasan ekowisata Rajabasa. Dalam kegiatan Rakor SKPD ini dilakukan kegiatan berikut: pengantar dari PMD Kemendagri, sambutan perwakilan dari Pemerintah Daerah, pemaparan materi PKPBM dari tim fasilitator PSP3 IPB,  pemaparan RKTL yang telah ditajamkan oleh perwakilan TPK (bahan terlampir), dan penutupan. Paparan RKTL kawasan disampaikan oleh Bapak Samhudi dan Bapak M.   Nur  Aidi  dan diskusi yang berjalan sangat kondusif, banyak apresiasi dan masukan terhadap RKTL dan rencana pengembangan kawasan yang diinisiasi oleh masyarakat kawasan ekowisata Rajabasa.

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)