Hikayat Lorong Janda di Pulau Barrang Lompo

LEMBAYUNG senja nampak di ufuk barat. Perempuan itu tengah duduk di atas perahu yang diparkir di pasir putih Pulau Barrang Lompo. Di pulau kecil itu, ia seolah menunggu seseorang dari lautan. Di tengah suara ombak yang berdebur, matanya sangat peka menyaksikan siapapun yang datang. Bahkan hingga matahari seakan ditelan oleh lautan, ia tak juga bertemu apa yang dicarinya. Ia lalu kembali ke perkampungan. Keesokan harinya, kembali aku menemukan pemandangan yang sama. Perempuan itu selalu menghilang di lorong yang sama.

Belakangan, beberapa penduduk mengisahkan bahwa perempuan itu tinggal di Lorong Janda, yang merupakan sebutan bagi sebuah lorong yang didiami banyak janda nelayan. Konon, lebih 100 nelayan tewas saat hendak menyelam untuk mengambil teripang di dasar laut.

Mereka yang tewas itu meninggalkan istri-istri yang harus tetap hidup untuk menafkahi
keluarganya. Tak semuanya berhasil menemukan jodoh lagi. Sisanya harus hidup dan menjalani peran sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Merekalah yang kini mendiami lorong janda.

teripang

Mengapa sampai tewas saat menyelam? Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW), Muhammad Abdi, yang kutemui di dekat lokasi selam, menuturkan bahwa para nelayan itu tidak menyelam dengan alat selam canggih, sebagaimana yang disaksikan di acara-acara televisi. “Mereka menyelam dengan menggunakan kompresor, atau alat penyembur oksigen. Jelas sekali, alat itu bisa berbahaya bagi mereka saat di laut,” katanya. Selama ini, aku hanya mengenal kompresor sebagai alat yang sering digunakan oleh tukang tambal ban demi mengisi angin di tepi jalan raya. Biasanya, alat itu berwarna merah. Bagaimana dan mengapa digunakan untuk menyelam? “Selang kompresor dibawa oleh nelayan turun ke dasar laut. Biasanya, mereka jepit alat itu di mulut untuk kemudian dipakai bernapas,” kata seorang penyelam.

Tentu saja, udara yang dihasilkan pasti kotor. Para nelayan itu sedang bermain-main dengan bahaya. Namun, apakah mereka punya pilihan yang lebih baik untuk meningkatkan kegiatan ekonominya? Biasanya, kompresor disambung dengan selang sepanjang 150 meter, lalu digunakan tiga penyelam sekaligus dengan cara dipasang bercabang. Para penyelam lalu masuk ke dalam laut dan mencari teripang di pasir atau yang terapung sepanjang jang- kauan selang mereka. Mereka memakai kaca mata atau masker plastik yang menyuplai udara dari kompresor melalui mulut. Pakaian mereka seadanya, pa-dahal semakin dalam, maka semakin dingin pula suhu. Mereka sering kehilangan panas tubuh yang kemudian menimbulkan keram atau kesemutan.

Di pulau kecil itu, aku juga bertemu dengan Daeng Reka, seorang nelayan pencari teripang yang lumpuh sejak enam bulan terakhir. Lelaki yang memiliki tiga anak ini dahulu mencari teripang dengan cara menyelam dengan kedalaman hingga 20 meter selama setengah jam demi mengumpulkan banyak teripang. “Mengambil teripang itu sulit, apalagi kalau hanya andalkan kompresor. Saya juga ingin sekali pakai alat selam. Tapi mau beli pake apa?” katanya sambil memperhatikan kakinya yang kini tak bisa bergerak.

Sejak teripang menjadi komoditas yang mahal, para nelayan berusaha untuk mendapatkannya. Jika hanya menjadi nelayan biasa, penghasilan mereka hanyalah sekitar 70 ribu per hari atau sekitar 2 juta per bulan. Sementara ketika menjadi peyelam teripang, mereka bisa mendapatkan penghasilan hingga 2 juta dalam sepuluh hari.

Di saat kebutuhan nelayan kian meninggi, serta keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke kota-kota, mereka lalu tergiur untuk menjadi penyelam teripang. Daeng Reka hanya bisa tersenyum kecut. Sejak dirinya menderita lumpuh, Daeng Reka tidak pernah ke dokter. Untuk mengobati kedua kakinya agar tidak terasa sakit sehingga ia hanya menggunakan obat tradisional yang diracik oleh keluarganya. Mungkin ini pula yang menyebabkan angka kematian nelayan terus meningkat.

Data yang dihimpun sebuah lembaga swadaya masyarat (LSM) beberapa tahun silam menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk pulau sebanyak hampir 4.000 orang, ada sekitar 800 orang yang menderita kelumpuhan. Banyak di antaranya yang menderita lumpuh sejak menjadi penyelam teripang.

***

DI Lorong Janda itu, aku melihat satu sketsa kehidupan yang menggiriskan. Para nelayan itu adalah para pejuang kehidupan yang mengerahkan segala daya demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka pun ingin menggapai zona nyaman, menyekolahkan anak-anaknya ke kota besar, serta memiliki rumah bagus, lalu menggapai gelar haji.

Mereka menempuh berbagai risiko berbahaya demi orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah para lelaki yang memilih untuk bertarung demi memenangkan kehidupan. Demi menggapai kehidupan yang lebih nyaman itu, mereka mempertaruhkan nyawa, lalu meninggalkan para istri yang terpaksa harus menghidupi keluarganya dalam situasi yang serba terbatas.

Sayangnya, pengetahuan yang terbatas serta kurangnya pehatian dari pemerintah dan lembaga terkait menjadi penyebab kian banyaknya nelayan yang tewas saat menyelam. Malah, pemerintah sering tak menawarkan solusi ketika melarang nelayan mengambil teripang. Di beberapa kepulauan seperti Natuna, aku mendengar informasi bahwa para nelayan membuat konsensus untuk berhenti menyelam dengan kompresor. Hanya saja, tak semua pulau memiliki kesepakatan seperti itu. Para nelayan akhirnya terpaksa menyelam demi kehidupan yang lebih baik, sebagaimana yang disaksikannya di berbagai televisi.

Di Lorong Janda itu, aku menyaksikan satu keping kegetiran. Daeng Reka tak tahu harus menjawab apa ketika kutanyai tentang harapannya atas pemerintahan baru. Ia hanya menjawab dengan suara lirih, “Saya ingin pemerintahan baru punya kepedulian pada nelayan. Saya ingin mereka bisa membantu masyarakat nelayan. Saya tak ingin yang hanya bisa berkoar-koar, tanpa ada bukti.” Aku terdiam. Semoga saja ada harapan yang terus bersemi atas nasib para nelayan. Semoga saja ada kebijakan baru yang lebih partisipatif dan lebih memberikan kesempatan bagi nelayan untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya. Semoga saja ada harapan, sehingga nelayan kecil seperti Daeng Reka tidak harus ikut menyabung nyawa dengan menggunakan kompresor saat menyelam.

Tentu saja, yang pertama harus dilakukan adalah memahami apa yang sedang dihadapi nelayan, kemudian secara bersama-sama menemukan bagaimana memutus permasalahan itu. Apakah ini sukar dilakukan? Tidak. Dengan sama-sama menyalakan komitmen akan perubahan, segala yang mustahil, pasti bisa dikalahkan.(yd)

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)