Kapota, The Small Hidden Paradise

Kapota dari istilah setempat berarti cukup. Saya beberapa kali bertanya-tanya ke komunitas apa makna yang lebih luas dari kata “cukup” itu dan mengapa diberi nama “cukup” (Kapota). Mereka tidak memberi jawaban yang memuaskan. Segala spekulasi bergumul di kepala saya memaknai arti Kapota. Mungkin saja karena masyarakatnya hidup serba kecukupan dimana di masa lalu Pulau Kapota merupakan pusat perdagangan tua di Wakatobi. Tapi entahlah, saya sedang mencari tahu makna Kapota itu.

Pulau Kapota juga memiliki wilayah adat kadie yang dikepalai oleh seorang meantu’u. Saat saya mewawancarai salah seorang meantu’u, saya mendapatkan informasi adanya hubungan sejarah “sekutu-seteru” antara kadie Liya, Kadie Mandati dan kadie Kapota. Mandati cukup dikenal sebagai kadie yang kuat saat itu. Namun kadie Liya juga merupakan kadie yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Suatu saat, mandati melakukan penyerengan terhadap Pulau Kapota. Penyerangan ini terjadi setelah peristiwa migrasinya orang-orang Liya dari Pulau Oroho lalu menenpati dan menguasai wilayah selatan Pulau Wangi-Wangi yang sebelumnya ditempati oleh orangorang Mandati. Saya tidak mendapatkan informasi yang memadai apa sebab orang mandati melakukan penyerangan atas Kapota.

Dalam situasi yang terdesak tersebut, lalu orang-orang di Kapota meminta bantuan bala tentara dari Liya. Liya juga terkenal memiliki orang-orang sakti, bala tentara dan kemampuan perang yang mampuni saat itu. Liya menyanggupi permintaan orang-orang Kapota. Peperangan tak bisa terelakkan lagi. Alhasil mandati berhasil diusir dan dipukul mundur dari Pulua Kapota. Sebagai bentuk penghargaan penguasa Kapota kepada Liya maka diberikan lahan untuk mendirikan kampung bagi orang-orang Liya. Itulah makanya saat ini disalah satu desa di Kapota banyak bermukim orang-orang Liya. Saya melihatnya,
pemberian lahan ini menjadi simbol persekutuan abadi antara liya dengan Kapota.

Pulau Kapota terletak sebelah barat Pulua Wangi-Wangi. Secara administratif Pulau Kapota merupakan bagian dari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Di Pulau Kapota terdapat lima desa yaitu desa Kapota, Kapota Utara, Kabita, Kabita Togo dan Desa Wisata Kolo. Masing-masing desa memiliki sejumlah potensi wisata yang sangat menarik.

Akses dari Wangi-Wangi (pelabuhan Wanci) ke Pulau Kapota sebetulnya tidak terlalu jauh yakni hanya sekitar 10 menit menggunakan perahu motor tradisional yang oleh orang lokal menyebutnya jonson. Tarif jonson pun relatif murah yakni Rp. 5.000 sekali menyeberang. Namun akses menjadi sulit ketika dalam kondisi meti apalagi meti besar.

Meti terjadi di pagi dan sore hari. Dalam kondisi meti sebetulnya meungkinkan untuk jalan kaki karena antara Pulau Kapota dengan Wangi-Wangi kurang lebih hanya 1 km. Namun itu juga sangat sulit karena kondisi bebatuan karang yang cadas dan tajam. Selain itu banyaknya duri babi yang bertebaran dimana-mana.

Ada beberapa potensi wisata di pulau Kapota yang cukup terkenal dan telah menjadi ikon pulau ini. Sepanjang wilayah perairan utara adalah dive site. Wilayah itu juga menyuguhkan pemandangan ikan lumba-lumba (dolphin). Pulau Kapota dikelilingi oleh pantai-pantai yang indah dengan pasir putih laksana gula pasir yang terhampar. Tak jarang banyak wisatawan baik dalam maupun luar negeri mampir ke pulau ini dulu sebelum nyeberang ke Hoga (Pulau Kaledupa) dan Onemobaa (Tomia). Di atas darat ada sejumlah potensi wisata juga. Yang cukup terkenal adalah danau kapota. Danau ini masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Di danau ini ada sebuah liang yang menurut orang lokal liang tersebut terhubung langsung dengan lautan. Tak jauh dari situ ada kelapa bercabang empat. Juga terdapat gua kelelawar yang terpahat alami membentuk relief-relief yang indah. Juga ada pusat-pusat kerajinan daerah serta berbagai event budaya yang rutin dilakukan oleh penduduk setempat dan pemerintah daerah. Masih banyak lagi potensi wisata yang terdapat di sudut-sudut Pulau kapota.

Dalam perspektif kawasan, ada masalah di Pulau Kapota. Masalah itu adalah aksesibilitas. Secara teori, koneksi antar ruang sangat dipengarungi oleh aksesibilitas antar ruang. Koneksi ini yang nantinya akan menentukan jenis dan jumlah lalu lintas barang dan orang. Fungsi ini diperankan oleh infrastruktur jalan dan jenis transportasi.

Ibarat tubuh manusia, jalan dan transportasi bagaikan urat yang tempat mengalirnya sel-sel darah ke seluruh organ tubuh. Dalam sel darah tersebut terkandung oksigen dan zat-zat makanan untuk pertumbuhan. Jika sel darah tidak berjalan baik maka lalu lintas oksigen dan zat makanan tidak tersalurkan dengan baik. Dan dapat dipastikan pertumbuhan tubuh terganggu bahkan mengalami kematian.

Demikian pula Pulau Kapota. Palau ini membutuhkan jalan dan transportasi untuk menjangkau sudut-sudut pulau termasuk spot-spot wisata. Saat ini, infrastruktur masih belum memadai. Kondisi jalan banyak yang rusak bahkan masih banyak berupa jalan-jalan darurat yang hanya bisa digunakan pejalan kaki. Jenis transportasi yang dunakan adalag motor. Untuk rombongan wiasata biasanya menggunakan gerobak atau motor viar yang memiliki bak yang di desain mirip odong-odong yang dapat mengangkut beberapa sekaligus.

Kendaraan inilah yang digunakan untuk mengakses spot-spot wisata. Minimnya sarana transportasi di Kapota tidak hanya menyulitkan wisatawan mengunjungi spot wisata. Namun lebih dari itu, secara umum pembangunan di Pulua Kapota kesulitan untuk bertumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan sulitnya lalu lintas orang dan barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pulau Kapota.

Jika saya ingin mengkategorikan permasalahan transportasi di Pulau Kapota, setidaknya ada dua kategori. Pertama permasalahan angkutan laut dan kedua permasalahan angkutan darat. Di laut terhambat oleh kondisi alam yakni air laut meti sehingga menghambat lalu lintas perahu motor. Untuk itu perlua ada rekayasa dermaga laut tanpa merusak terumbu karang yang ada.

Kedua permasalahan angkutan darat di dalam kawasan Palau Kapota. Hal ini dapat ditangani dengn perbaikan sara jalan dan transportasi. Dengan demikian tak hanya mendorong sektor pariwisata, namun secara umum dapat mendorong pembangunan di Kawasan Pulau Kapota.

Pulau Kapota di balik serba keterbatasannya sebagai dampak pembangunan yang timpang, memiliki bentang landscape alam yang luar biasa. Masih banyak sudut-sudut Kapota yang belum tersentuh secara optimal. Pulau Kapota adalah the small hidden paradise yang menjanjikan keindahan tanpa ingin cemari.

 

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)