Pemetaan Komoditas Unggulan di Kabupaten Mamasa

Sawah di Kabupaten Mamasa
Sawah di Kabupaten Mamasa

Saat ini Pemerintah Kabupaten Mamasa, yang merupakan kabupaten konservasi, ingin mengembangkan ekonomi masyarakat perdesaan berbasis keunggulan komoditas lokal.Berbagai komoditas pertanian, peternakan dan perikanan ditemukan di wilayah ini dengan tingkat kemajuan yang berbeda. Kriteria yang dipakai untuk pencarian komoditas unggulan yang dapat merupakan komoditas yang menjadi basis, mempunyai kestabilan dari sisi permintaan dan berkembang, mempunyai sejarah dan atau mudah diterima serta dikembangkan masyarakat, ada prospek ekonomi, serta didukung oleh lingkungan fisik. Selain itu lokasi yang sesuai dan tersedia memadai dalam kawasan budidaya, dan dapat didukung oleh infrastruktur yang sudah ada atau akan dikembangkan.

Hasil studi menunjukkan bahwa kinerja perokonomian Mamasa di Provinsi Sulbar termasuk rendah karena mempunyai PDRB termasuk rendah dibanding kabupaten lainnya.Secara relatif indek diversitas semua kabupaten masih rendah.Dalam ruang lingkup kabupaten Mamasa, secara ekonomi wilayah sektor pertanian pangan dan perkebunan merupakan sektor basis utama, disusul peternakan dan kehutanan; tetapi dari sisi permintaan maka beberapa komoditas spesifik yang sudah mantap permintaan dari internal dan eksternal seperti padi, ternak sapi dan babi, dan kopi.Dari sisi sosial, tanaman padi dan ternak kerbau menempati tangga teratas, menyusul babi serta tanaman kopi dan aren yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.Berbagai tanaman yang sebenarnya sudah pernah berkembang dan potensi seperti kakao dan markisa sangat layak dikembangkan karena permintaan dari eksternal masih tinggi atau permintaan internal tinggi seperti ikan.Semua komoditas ini mempunyai kesesuaian secara fisik untuk berkembang. Komoditas lain yang layak dikembangkan seperti sayuran dan buah lain, juga baik dikembangkan di Kabupaten Mamasa, tetapi untuk mengembangkan komoditas ini memerlukan pengelolaan yang instensif yang tidak mudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Secara ringkas maka komoditas unggulan prioritas adalah kopi, padi, ternak kerbau serta ternak babi.Komoditas unggulan prioritas lainnya adalah tanaman rumput useng, ikan, kakao, markisa dan hortikultura sayur dan buah.

Dari perpektif kebijakan, semua komoditas ini dianggap penting dan akan dikembangkan tetapi jika diletakkan dalam perspektif kesesuaian lahan dan ruang, ternyata sebagian besar Mamasa merupakan kawasan lindung dan merupakan daerah berbukit dan bergunung. Daerah budidaya dominan juga dilakokasikan untuk hutan Oleh karena itu untuk pengembangan komoditas tertentu akanterbatas dan mempunyai kesesuaian lahan kelas marginal (kelas S3) dengan produksi terbatas, kemudian disusul kawasan perkebunan dan sawah secara memadai. Untuk daerah perkebunan maka penghambat terbesar adalah lereng dan tingkat erosi  tinggi, dan kesuburan tanah dari rendah-sedang. Daerah relatif luas untuk sawah cenderung merupakan daerah lembah, dan pada saat bersamaan dijadikan daerah perikanan.  Sejauh ini pengembangan dominan di daerah lembah, dan masih terbatas di daerah berlereng, walaupun potensi air sangat besar

Temuan di lapangan menunjukkan hampir semua komoditas yang dianggap penting atau menjadi unggulan masih dikelola secara tradisional seperti tanpa adanya penerapan sistem pengelolaan tanaman pertanian yang baik, atau tidak ada pengelolaan peternakan atau perikanan yang baik. Tanaman yang sudah diberikan input pupuk terbatas atau benih yang baik adalah padi sawah, sedangkan untuk komoditas lain seperti kopi,kakao, markisa, rumput useng, semuanya tanpa input dan pengelolaan juga tidak ada. Sedangkan peternakan juga hanya diberikan input pakan terbatas baik untuk ternak babi maupun kerbau. Secara ekonomis, masyarakat yang membudidayakan komoditas unggulan mempunyai keuntungan tidak besar, karena produktivitasnya termasuk rendah-sedang. Potensi membuat produktivitas tinggi masih dapat dilakukan.

Secara spasial daerah komoditas utama yang ditemukan  tidak ada yang menunjukkan pola pengelompokan secara nyata, tetapi menyebar di lokasi terpisah dan untuk tanaman lahan kering cenderung bercampur dan dikenali sebagai kebun campuran atau bisa juga sebagai daerah perhutan-tanian. Kenampakan seperti kopi cenderung menyebar di dekat permukiman.Sedangkan daerah yang secara mantap terlihat di lapangan adalah sawah, dan pada peta juga relatif bisa teridentifikasi.
Dari sisi potensi dan pengembangan, daerah yang dianggap sesuai untuk tanaman kopi arabika dominan pada kelas marjinal (S3) dengan pembatas dominan erosi, kedalaman tanah dan ketersediaan air. Hanya sebagian kecil yang berkelas cukup sesuai (S2). Sedangkan untuk pengembangan kopi robusta maka pembatas utama adalah tekstur dan erosi dan dominan pada kelas marjinal (S3). Kesesuaian lahan untuk kakao juga relatif mirif. Secara khusus untuk padang pengembalaan, maka luasannya juga terbatas; tetapi daerah yang sesuai juga belum dimanfaatkan.

Komoditas penting lain adalah padi, yang di lapangan sangat nyata kenampakannya terletak di daerah lembah. Hampir semua wilayah pemukiman mempunyai daerah persawahan.pembatas pengembangan dominan adalah kelerengan, sedangkan solum walaupun dnagkal, tetapi masih dapat dikembangkan asal ketersediaan air memadai.
Secara sosial dan kelembagaan maka tanaman utama yang dianggap penting adalah padi sawah, sedangkan tanaman lahan kering khususnya tahunan seperti kopi, kakao atau lainnya. Selain tanaman padi, maka ternak juga menduduki posisi tinggi khususnya kerbau dan babi.

Di Mamasa terdapat dua istilah gotong-royong yaitu Ma’saro dan Sibule. Ma’saro lebih sering digunakan untuk membantu perayaan pesta dan kematian serta budidaya dan panen padi. Sementara istilah Sibulele lebih banyak digunakan untuk gotong royong di areal kebun kopi. Sibuleleng adalah perjanjian saling membantu oleh beberapa rumah tangga petani untuk merawat kebun kopi.

Ekonomi rumah tangga orang Mamasa bertumpu pada komoditi ekspor dan komoditi subsisten. Komoditi ekspor berada di luar desa dan ditopang oleh usaha kopi yang dibudidayakan pada lahan kering.Sementara komoditi subsisten (berada di dalam desa) ditopang oleh usaha pertanian lahan basah (padi sawah), lahan kering (umbi-umbian dan tanaman perkebunan seperti kopi dan kakao), dan ternak babi atau kerbau. Orientasi budidaya komoditas oleh masyarakat Mamasa memperlihatkan berlangsungnya hubungan tenurial, konsumsi, distribusi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Dari sisi relasi gender di Mamasa terjadi pembagian peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan dengan mengikuti tradisi setempat. Laki-laki bertanggung jawab utama dalam mencari nafkah dan melakukan pekerjaan berat, perempuan bertanggung jawab dalam urusan rumahtangga dan melakukan pekerjaan ringan ketika bekerjasama di kebun maupun sawah. Relasi gender ini terwujud dalam kelompok  kerjasama dalam aktivitas pertanian kebun maupun sawah, yaitu dalam bentuk pertukaran atau arisan tenaga kerja (laki-laki dan perempuan).

Setelah ditemukan komoditas unggulan dan berbagai permasalahan teknis dan sosialnya, maka disusun minimal 4 program utama yaitu perbaikan dalam kebijakan penataan ruang, program terkiat dengan teknis budidaya dan pengolahan hasil, program pengembangan kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi dan pengembangangan kapasitas Sumberdaya manusia.
Program terkait dengan kebijakan penataaan ruang perlu dilakukan mengingat daerah Mamasa merupakan daerah dominan kawasan lindung, dan daerah yang direncanakan sebagai kawasan budidaya juga menuntut pola pemanfaatan yang tidak intensif karena daerahnya cenderung berlereng dan solum tanah miskin. Daerah yang datar sudah terpakai semua menjadi daerah persawahan. Perubahan kawasan juga masih diperlukan karena data yang dipakai untuk perencanaan ruang masih belum memadai. Data yang dipakai dalam kajian ini sudah dilengkapi data kuantitatif pada lokasi yang dianggap potensial.

Program terkait dengan teknis budidaya untuk semua komoditas unggulan harus dilakukan dan juga pengembangan sistem pengelolaan pasca panen. Hal ini berlaku untuk pertanian, perkebunan dan peternakan, serta perikanan. Khusus untuk komoditas perkebunan, peremajaan atau introduksi variates yang baru perlukan dilakukan karena tanaman yang ada di lapangan cenderung sudah tua.

Sedangkan untuk pengembangan kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi maka diperlukan pengembangan partisipasi masyarakat dan antar desa, dan dalam lingkup kawasan. Dalam hal ini disarankan 3 pendekatan yang dilakukan yaitu strategi bonding (penekanan pada participatory rural appraisal), bridging (participatory learning and action), dan creating (dari tahap sebelumnya dan dilanjutkan dengan inisiatif dari masysrakat) yang mempunyai penekanan spesifik.

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)