Penafsir Bintang di Pegunungan Sulawesi

DI tengah hamparan pegunungan Mamasa di Sulawesi Barat, para petani memiliki penanda unik untuk memulai masa tanam hingga kapan saat tepat untuk ritual memanen padi. Mereka tak menunggu arahan pemerintah melalui Departemen Pertanian. Mereka menunggu perintah dari sosok yang memiliki kemampuan untuk menafsir bintang, menyibak misteri tanda langit, demi memahami isyarat alam bagi para petani.

ANGIN sepoi-sepoi berhembus di tepi persawahan di Mesawa, Mamasa, ketika sejumlah orang mengetuk-ngetuk pintu sebuah rumah di suatu malam. Tak lama kemudian, suara pintu yang berderit terdengar. Seorang perempuan berusia lanjut keluar dari rumah itu dan bertanya ada apakah gerangan. Orang-orang itu bertanya, “Kapan saat menanam padi?”

torajaPerempuan tua itu terdiam sesaat. Ia lalu memandang langit yang dipenuhi bintang-gemintang. Bibirnya sempat berkomat-kamit seolah merapal mantra dalam bahasa kuno. Tak lama kemudian, wajahnya menggeleng. Semua orang paham tentang isyarat yang disampaikan perempuan tua itu. Tanpa banyak bertanya lagi, mereka lalu beranjak pulang dengan wajah agak kecewa. Mereka yang datang berombongan itu adalah para petani. Mereka datang menemui seorang so’bok, atau kerap disebut tomassuba. Seorang so’bok adalah seorang imam padi dalam sistem kepercayaan atau agama lokal Aluk Toyolo, yang dipercayai orang Mamasa sejak ratusan tahun silam. So’bok adalah mediator antara manusia dan dewa padi.

Seorang So’bok menafsir bintang, memahami letak gugusan bintang yang menandai suatu permulaan bagi musim padi yang tepat (Mandadung 1999). Ia tak hanya menjaga ritual penanaman padi, tapi juga memainkan peran aktif di dalamnya. Ia memberikan isyarat untuk pengerjaan sawah melalui pengolahan pertama dengan sekop. Ia juga membawa sesajen yang diperlukan pada tingkatan berbeda pada penanaman itu. Tugasnya amat penting sebab keberhasilan panen akan tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan dewa-dewa. Jika aturan tak dipenuhi, maka bala atau bencana bisa menghantam negeri. Bagaimana caranya memahami pesan langit dan menafsir bintang? Seorang warga Mamasa yang saya temui tak dapat menjawabnya. Ia bukanlah seorang passo’bok.

Ia hanya menjelaskan bahwa bintang memberikan tanda atau awal menanam padi. Ada proses spiritual serta tingkat pemahaman tertentu bagi seorang so’bok, yang kerap disebut Imam Padi. Jika isyarat langit itu sudah nampak, maka seorang so’bok akan mulai mengambil sekop lalu membongkar tanah. Warga lainnya lalu menunggu hingga tiga hari, sebelum akhirnya mulai menggarap lahannya.

Selama sekian dekade, tradisi ini masih dipertahankan oleh warga Mamasa. Mereka meyakini bahwa padi adalah berkat dari langit yang ditumbuhkan oleh dewa-dewa bumi. Berdasar kepercayaan tradisional, warga Mamasa meyakini bahwa ada barisan dewa-dewa yang menghuni langit dan bumi. Mereka menjaga keseimbangan lagit dan bumi. Ketika dewa langit memberikan isyarat melalui bintang, maka tugas selanjutnya adalah dewa bumi memberikan kesuburan dan kekuatan agar padi-padi tumbuh dengan kokoh.

Eksotika Mamasa

Kisah tentang seorang penafsir bintang ini saya dapatkan dalam kunjungan lapangan ke Mamasa, Sulawesi Barat. Bersama rombongan peneliti dari Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), saya bergabung dengan beberapa peneliti dari berbagai displin ilmu. Niatnya adalah membuat satu studi yang bersifat holistik demi membuat kajian tentang (1) pewilayahan komoditas, (2) pemetaan potensi agro- industri, serta (3) studi tentang eko-wisata.

Tiga topik ini diharapkan akan menjadi rekomendasi dan masukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rancangan kebijakan yang akan membuka Mamasa bagi dunia luar. Kisah tentang seorang so’bok ini bukanlah isapan jempol. Pada beberapa desa, posisi adat ini masih bisa ditemukan. Warga desa masih meyakini keberadaan dewa padi Tottiboyong yang diyakini hidup di tanah Mamasa (Buijs 2006). Tugas seorang so’bok adalah memberikan persembahan berupa sesajen agar Tottiboyong bermurahhati dan menganugerahkan kesuburan kepada tanah Mamasa.

map-mamasaMamasa adalah wilayah yang dikitari pegunungan. Posisinya di ketinggian. Sayangnya, akses jalan masih rusak berat, sejak pertamakali dibuka Belanda di akhir tahun 800-an. Meskipun medannya berat, saya sangat menikmati perjalanan ke wilayah ini. Bagi yang suka petualangan, Mamasa adalah tempat yang mengasyikkan. Dari Makassar, kita bisa menempuh perjalanan darat melalui Parepare, Pinrang, dan Polewali. Jalanannya masih mulus. Namun begitu hendak meninggalkan Polewali menuju Mamasa, jalanan mulai mendaki dan rusak parah.

Meski jarak dari Polewali ke Mamasa hanya 90 kilometer, namun jalanan rusak menyebabkan perjalanan ditempuh hingga berjam-jam. Wilayah ini laksana perempuan yang lama menjalani pingitan. Selama sekian tahun, Mamasa terisolasi sehingga tak banyak diketahui dunia luar. Selama ini, publik hanya mengenali Toraja sebagai wilayah yang masih mengenal tradisi penguburan unik di sela-sela tebing sebagai ritus dari agama lokal Aluk Todolo. Padahal, Mamasa dan Toraja adalah dua wilayah berbeda, yang penduduknya memiliki kemiripan budaya. Sepanjang perjalanan, saya beberapa kali membatin. Bahwa Indonesia telah merdeka selama lebih 62 tahun, namun ada banyak warga yang tak pernah tersentuh pembangunan. Banyak pula tempat-tempat yang masih terisolasi sehingga sukar untuk dijangkau.

Perjalanan itu laksana jendela untuk melihat tanah air Indonesia yang jauh dari ibukota. Jalanan rusak, akses warga terhambat, hingga kemiskinan petani menjadi potret buram negeri ini. Akan tetapi, rakyat biasa di pegunungan itu bukanlah tipe yang mudah mengeluh dan mengutuki keadaan. Mereka justru tersenyum ceria saat disapa banyak orang yang singgah untuk berteduh. Senyum mereka menjadi perlambang bahwa di tengah situasi sulit, selalu ada harapan untuk bangkit. Mereka adalah kekuatan bangsa ini.

***

HARI masih pagi ketika saya menyusuri sawah di sekitar Mamasa. Tiga hari di Mamasa, saya belum juga berhasil menemui seorang penafsir bintang. Idealnya, so’bok harus tetap dipertahankan sebagai modal sosial yang kokoh di masyarakat.

Seperti halnya subak di Bali, suf di Nusa Tenggara Timur (NTT), so’bok adalah tradisi yang bisa menjadi benteng bagi warga setempat untuk menghadapi berbagai keretanan pangan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelaparan banyak melanda wilayah yang tak punya modal sosial dan kohesi yang kokoh. Namun, benarkah tradisi so’bok itu telah punah? Suatu hari, saya mengunjungi sawah-sawah di dataran tinggi Nosu. Seorang pemuda datang menghampiri saya dan bercerita kalau jenis padi yang ditanami adalah padi lokal. Katanya, padi impor tak bisa tumbuh di ketinggian.

Saya lalu bertanya tentang bagaimana mengetahui kapan waktu tanam dan waktu panen. Anak muda itu lalu memandang langit.

“Biasanya, kami meminta bantuan pada seorang passo’bok untuk membaca bintang dan menafsir tanda-tanda alam,” katanya. “Jadi, apakah penafsir bintang itu masih ada?”

“Iya. Saya bisa mengantar kamu untuk menemuinya,” katanya.

Tiba-tiba saja, ada rona bahagia yang memenuhi hati ini. Rasanya tak sabar untuk segera bertemu dan belajar banyak hal tentang bintang-bintang yang menjadi kompas bagi sistem pertanian di situ. Rasanya tak sabar untuk belajar banyak tentang bagaimana memuliakan alam semesta, memahami isyarat langit, serta menyayangi bumi. Sayang, rombongan peneliti mesti balik ke Bogor. Namun, saya bahagia saat mengetahui bahwa warisan budaya agung itu tetap bertahan hingga kini.(yd)

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)