BANGKA SELATAN

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL Wisata Bahari

Kondisi Geografi dan Topografi

Wilayah Kabupaten Bangka Selatan terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang 3.607,08 km2 atau 360.708 ha. Kabupaten Bangka Selatan beriklim Tropis Tipe A dengan variasi curah hujan antara 82,1 hingga 372,7 mm tiap bulan, dengan curah hujan terendah pada bulan Juli. Suhu rata-rata daerah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Pangkalpinang menunjukkan variasi antara 25,90 Celcius hingga 27,50 celcius. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 77,0-86,3%.

Pada umumnya sungai di daerah Kabupaten Bangka Selatan berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan dan bermuara di pantai laut. Sungai yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu sungai utama, sungai sekunder dan sungai tersier. Sungai utama antara lain Sungai Bantel, Sungai Kepuh dan Lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut.

Kondisi Administratif

Sejak tanggal 25 Februari 2003 Kabupaten Bangka Selatan resmi menjadi daerah otonom baru dengan ibukota Toboali, yang memiliki luas wilayah +3.607,08 Km2 dengan penduduk sebanyak 141.668 jiwa. Dengan diresmikannya Bangka Selatan sebagai Kabupaten bukanlah akhir dari perjuangan, namun itulah sebuah permulaan perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang telah dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin yang duduk di eksekutif dan wakil rakyat yang duduk di legislatif.

Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bangka Belitung, yaitu dengan Selat Gaspar di sebelah Timur, Selat Bangka di sebelah Barat, Kabupaten Bangka Tengah di sebelah Utara, dan Laut Jawa dan Selat Bangka di sebelah Selatan. Wilayah ini mempunayai 7 Kecamatan, 50 Desa dan 3 Kelurahan.

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan hasil registrasi pada tahun 2009 berjumlah 163.200 jiwa, dimana dari jumlah tersebut terdapat penduduk perempuan sebanyak 78.664 jiwa atau 48,20 persen dan penduduk laki-laki sebanyak 84.536 jiwa atau 51,80 persen. Dari kondisi tersebut tercermin bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif lebih dominan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kabupaten Bangka Selatan mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dari sebanyak 148.916 jiwa pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 sebanyak 153.874 jiwa, tahun 2007 sebanyak 158.931 jiwa, tahun 2008 sebanyak 161.087 jiwa, hingga tahun 2009 menjadi sebanyak 163.200 jiwa. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan dari sebesar 4 persen pada tahun 2007, menjadi sebesar 2 persen pada tahun 2008, dan menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2009.

Sementara kepadatan penduduk di wilayah ini cukup fluktuatif sejak tahun 2007 yakni sebesar 44 jiwa/Km2, sementara pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 60 jiwa/Km2 dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 45 jiwa/Km2. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Selatan adalah wilayah kabupaten yang relatif cukup dinamis dalam hal kependudukan. Seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung

Tahun 2009 2008 2007 2006 2005
Jumlah Pria (jiwa) 84.536 85.042 80.944 79.902 77.285
Jumlah Wanita (jiwa) 78.664 76.045 77.987 73.972 71.631
Total (jiwa) 163.200 161.087 158.931 153.874 148.916
Pertumbuhan Penduduk (%) 1 2 4 - -
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) 45 60 44 - -

Kondisi Perekonomian

Perekonomian di Kabupaten Bangka Selatan hingga tahun 2009 masih ditopang oleh sektor primer dan sektor sekunder. Sektor primer meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor primer ini mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Bangka Selatan, masing-masing sebesar 40,76 persen dan 28,73 persen. Sedangkan pada sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 2,55 persen, dan untuk sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,30 persen dan 5,84 persen. Untuk sektor tersier yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa sebesar 21,82 persen. Kawasan industrinya yaitu Kawasan Industri Sadai yang didukung oleh listrik dan telekomunikasi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Selatan relatif banyak didukung oleh potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Profil potensi Unggulan di daerah Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Profil Potensi Unggulan di Kabupaten Bangka Selatan

No. Komoditi Jumlah Produksi Tahunan Sumber Data
1. Kelapa Sawit 2006 : 78 ton, 2008 : 3.282 ton, 2009 : 4.819 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
2. Karet 2006 : 1.486 ton, 2008 : 1.606 ton, 2009 : 1.435 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
3. Lada 2006 : 4.995 ton, 2007 : 4.868 ton, 2009 : 3.627 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
4. Kelapa 2006 : 260 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008
5. Kelapa 2008 : 514 ton, 2009 : 624 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2011
6. Kopi 2008 : 30 ton, 2009 : 26 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2008-2010
7. Kakao 2006 : 4 ton, 2009 : 4 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
8. Cengkeh 2009 : 7 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
9. Jagung 2007 : 551 ton, 2009 : 232 ton Bangka Belitung Dalam Angka 2010
10. Ubi Kayu 2007 : 2.779 ton Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009
11. Ubi Jalar 2009 : 800 ton Bangka Belitung Dalam Angka 2010
12. Kambing 2009 : 43 ekor Bangka Belitung Dalam Angka 2010
13. Babi 2009 : 33 ekor Bangka Belitung Dalam Angka 2010
14. Perikanan Tangkap 2009 : 24.552 ton

Sektor lain yang juga perlu diperhitungkan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Bangka Selatan memiliki pantai yang indah untuk dikunjungi oleh wisatawan. Untuk itu pantai di Bangka Selatan sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Terbukti direnovasinya berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pantai menjadi tempat menarik. Kabupaten Bangka Selatan terus berpacu dengan daerah lainnya dengan mengembangkan penataan kota melalui pembuatan taman, drainase, lampu jalan dan sarana-prasarana lainnya yang mendukung perkembangan Kabupaten Bangka Selatan.

Kondisi Lahan

Ketersediaan lahan untuk sektor perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan secara umum sudah dimanfaatkan untuk berbagai potensi unggulan dengan status penggunaan lahan perkebunan rakyat, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Ketersediaan Lahan di Kabupaten Bangka Selatan

No. Komoditi Lahan (Ha) Status Lahan Sumber Data
Perkebunan
1. Cengkeh 15 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
2. Kakao 22 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
3. Karet 22 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
4. Kelapa 920 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
5. Kelapa Sawit 14878.2 Bangka Belitung Dalam Angka 2010
6. Kopi 20.3 Bangka Belitung Dalam Angka 2010
7. Lada 14899 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
Pertanian
8. Jagung 175 Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009
9. Ubi Kayu 200 Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009

Download : PDF DOC

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)