BENGKALIS

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL Agroindustri

Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan luas adalah 7.773,93 Km2, dan mempunyai batas-batas: (a) sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka; (b) sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti; (c) sebelah Barat dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu; dan (d) sebelah Timur dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah, rata-rata ketinggian antara 1-25 meter diatas permukaan laut, sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organic Terdapat sungai, tasik (danau) serta pulau besar dan kecil yang berjumlah 17 buah. Adapun pulau-pulau besar dimaksud, yaitu pulau Rupat (896,35 Km2) , Pulau Bengkalis (514,00 Km2).

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut, dengan temperatur berkisar 26oC-32oC. Musim hujan biasa terjadi antara bulan September hingga Januari, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara antara 809-4.078 mm/tahun Periode kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Kondisi Administratif

Secara Administratif, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu : Kecamatan Bengkalis ( luas 514,00 km2), Kecamatan Bantan (luas 424,40 Km2), Kecamatan Bukit Batu ( 1.128,00 Km2), Kecamatan Mandau (luas 937,47 Km2), Kecamatan Rupat (luas 896,35 Km2), Kecamatan Rupat Utara (628,50 Km2), Kecamatan Pinggir (luas 2.503,00 Km2), Kecamatan Siak Kecil (luas 742,21 Km2). Dari 8 kecamatan yang ada, terdiri dari 102 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Bengkalis dengan 20 desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara dengan 5 desa/kelurahan.

Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 tercatat sebanyak 484.757 jiwa yang terdiri 250.265 jiwa penduduk laki-laki dan 234.492 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 217.355 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupat Utara yaitu 12.071 jiwa. Dilihat komposisinya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 250.265 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 234.492 jiwa. Rasio jenis kelamin terlihat cukup berimbang yaitu 107. Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terpadat pada tahun 2009 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 232 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rupat Utara merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 19 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan penyebaran penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Mandau yaitu 44,84 % dan penyebaran yang terendah di Kecamatan Rupat Utara yaitu 2,49 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis.

Dilihat dari mata pencaharian penduduknya, pertanian masih menjadi lapangan usaha utama mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkalis persentase sebesar 40,85%. Sedang listrik dan air minum merupakan lapangan usaha yang memiliki persentase paling kecil di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti sebesar 0,25%. Sementara itu, dilihat dari tingkat pendidikan, pada tahun 2009 di Kabupaten Bengkalis jumlah murid Taman Kanakkanak di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 sebanyak 6.542 orang, murid Sekolah Dasar sebanyak 72.353 orang, 2.667 orang murid Madrasah Ibtidaiyah, 23.472 orang murid Sekolah Menengah Pertama, 5.191 orang murid Madrasah Tsanawiyah, 15.124 orang murid Sekolah Menengah Atas, 2.419 orang murid Madrasah Aliyah, dan 3.030 orang murid Sekolah Menengah Kejuruan.

Kondisi Perekonomian

Perekonomin di Kabupaten Bengkalis sebagain besar didukung dari sektor pertanian secara luas. Untuk pertanian tanaman pangan, luas panen tanaman padi dan palawija di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 diantaranya luas panen padi sawah 7.519 ha; padi ladang 644 ha; jagung 44 ha; ketela rambat 52 ha; ketela pohon 359 ha; kacang tanah 33 ha; kedelai 6 ha dan kacang hijau 44 ha. Sedangkan produksi padi dan palawija selama 2009 diantaranya padi sawah 25.197,9 ton; padi ladang 1.756 ton; jagung 99,4 ton; ketela rambat 378 ton; ketela pohon 5.307,1 ton; kacang tanah 33,6 ton; kedelai 6 ton; dan kacang hijau 54,4 ton. Sementara itu luas area tanaman perkebunan sampai tahun 2009 yaitu karet 40.953 ha; kelapa sawit 155.536,7 ha; kelapa 17.342 ha; sagu 1.485 ha; kopi 245,3 ha; dan pinang 871 ha. Sedangkan produksinya yaitu karet 39.934,8 ton; kelapa sawit 1.794.461 ton; kelapa 22.490 ton; sagu 3.753 ton; kopi 179,1 ton; dan pinang 5.591 ton.

Meskipun tidak terlalu besar, di Kabupaten Bengkalis juga berkembang usaha peternakan yang terdiri dari sapi 9.156 ekor, kerbau 530 ekor, kambing 20.206 ekor, domba 25 ekor, babi 5.851 ekor, ayam ras petelur 700 ekor, ayam ras pedaging 141.990 ekor, ayam 113 kampung 90.200 ekor, dan itik 12.156 ekor. Dan dengan wilayah laut/pesisir yang dimiliki serta sungai-sungai yang ada di wilayahnya, di Kabupaten Bengkalis juga berkembang usaha perikanan yang sampai tahun 2009 produksi perikanan mencapai 9.879,23 ton, yang terdiri perikanan laut 9.448,9 ton, perikanan air tawar 85,98 ton, dan budidaya kolam 344,35 ton. Produksi perikanan laut tersebut baru 83 persen dari potensi perikanan laut Kabupaten Bengkalis yang sebesar 11.384 ton per tahun. Jumlah rumah tangga nelayan/perikanan pada tahun 2009 antara lain untuk perikanan laut dan darat masing-masing 3.114 dan 328 rumah tangga, sedang budidaya kolam, tambak dan laut masing-masing 830; 25; dan 1 rumahtangga.

Selain dari sektor pertanian, perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis juga didukung dari sektor industri dan perdagangan. Sampai tahun 2009 perusahaan industri di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 2.322 perusahaan. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Mandau dengan 615 perusahaan, dan jumlah terkecil di Kecamatan Siak Kecil sebanyak 44 perusahaan. Sementara itu jumlah perusahaan perdagangan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis sebanyak 75 perusahaan yang terdiri dari 54 perusahaan perdagangan besar, 13 perusahaan perdagangan menengah, dan 8 perusahaan perdagangan kecil. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri, di Kabupaten Bengkalis tercatat ada 5 perusahaan ekspor dan 5 perusahaan impor.

Kondisi Infrastruktur

Sarana perhubungan di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2009 untuk perhubungan darat jalan di Kabupaten Bengkalis sepanjang 1.132.574 km yang 47,63% permukaannya masih tanah. Kabupaten Bengkalis sebagian besar wilayahnya adalah laut terutama di pesisir Timur daerah Sumatera, untuk itu perhubungan laut sangat penting di Bengkalis. Oleh karena itu di Kabupaten Bengkalis dibangun pelabuhan yang sampai pada tahun 2009 jumlah barang dalam negeri dan luar negeri yang dibongkar pada pelabuhan tercatat sebanyak 5.497.735 ton dan 1.472.409 ton. Disamping itu, jumlah barang dalam negeri dan luar negeri yang dimuat sebanyak 3.005.203 ton dan 1.036.584 ton.

Download : PDF DOC

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)