BULELENG

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL AgroEkowisata

Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km, secara geografis terletak pada posisi 8o03’40”-8o23’00” Lintang Selatan dan 114o25’55”-115o27’28” Bujur Timur. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Laut Jawa/Bali di bagian Utara, dengan Kabupaten Karangasem di bagian Timur dan di sebelah Selatan berhadapan dengan 4 Kabupaten yaitu : Badung, Gianyar, Bangli, dan Kabupaten Tabanan. Luas Kabupaten Buleleng secara keseluruhan 1.365,88 Km2 atau 24,25 persen dari luas Provinsi Bali.

Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara merupakan dataran rendah. Di Kabupaten Buleleng juga terdapat gunung berapi dan tidak berapi. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1903 M) berada di Kecamatan Sukasada. Selain itu di Kabupaten Buleleng terdapat dua buah danau yaitu Danau Tamblingan (110 hektar) berada di Kecamatan Banjar, sedangkan Danau Buyan (360 hektar) terletak di Kecamatan Sukasada. Kabupaten Buleleng memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim yang berganti setiap enam bulan dengan curah hujan berkisar antara bulan Oktober-April, sedangkan musim panas berkisar antara bulan April-Oktober.

Kondisi Administratif

Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, setelah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 Wilayah Provinsi yaitu : Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Kabupaten Buleleng secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, 63 Lingkungan, 535 Dusun/Banjar, dan 168 Desa Adat. Kecamatan yang ada di kabupaten ini adalah Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Gerokgak.

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi pada tahun 2009 berjumlah 786.972 jiwa dari jumlah 210.739 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 390.863 jiwa atau 49,67 persen dan penduduk laki-laki sebanyak 396.109 jiwa atau 50,33 persen. Dari kondisi tersebut tercermin bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif dominan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut : Penduduk Usia 0-14 tahun sebanyak 181.405 jiwa atau 23,00 persen; Penduduk usia 15-64 tahun sebanyak 555.423 jiwa atau 70,43 persen; dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 50.144 jiwa atau 6,37 persen. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur ini mencerminkan bahwa penduduk Kabupaten Buleleng sebagian besar (70,43 persen) merupakan usia produktif (usia kerja). Berdasarkan data tahun 2007, perkembangan sex ratio di kabupaten ini adalah 101,34 persen dengan tingkat kepadatan penduduk 576,16 jiwa/Km2, sementara laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,72 persen.

Kondisi Perekonomian

Kabupaten Buleleng secara ekonomi didukung dari berbagai sektor usaha, dan sektor pertanian tanaman pangan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan PDRB. Komoditi tanaman pangan memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian dalam arti luas sebesar 46,77 persen. Komoditi tanaman pangan yang terus dikembangkan dan ditingkatkan produksinya adalah : padi dan palawijaya, sayur-sayuran (bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, buncis, kubis, petai/sawi, wortel, cabai, tomat, terong, mentimun, kangkung, bayam), dan buah-buahan (advokat, mangga, rambutan, anggur, duku/langsat, jeruk, durian, sawo, jambu biji, pisang, pepaya, nanas, salak, dan anggur).

Peternakan juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Potensi peternakan di Kabupaten Buleleng didukung oleh adanya sumber daya alam berupa lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan sebagai sumber hijau makanan ternak (HMT). Populasi ternak maupun hewan besar maupun kecil yang telah berkembang di  Buleleng meliputi : sapi potong, sapi perah, kerbau, babi Bali, babi sadliback, babi landrace, kambing kacang, kambing PE, domba, ayam buras, ayam ras, itik, dan aneka ragam ternak lainnya.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Pulau Bali berbatasan dengan Laut Jawa/Bali, sehingga sebagian besar wilayah kabupaten merupakan kawasan pesisir dengan panjang pantai 157,05 Km dengan aneka ragam kekayaan laut serta potensial ( luas laut 319.680 Ha ) Atau + 1.166,75 km² untuk radius 4 mil. Dari penduduk yang berjumlah sebanyak 786.972 pada tahun 2009 sebanyak 4.314 orang (0,67 persen) bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan yang bekerja sebagai petani ikan (pembudidaya ) sebanyak 864 orang (0,13 persen). Perkembangan pembangunan di bidang perikanan dalam periode 2 tahun terakhir menunjukan peningkatan, tercemin dari peningkatan produksi yang cukup pesat baik dalam budidaya ikan air tawar, air deras, mina padi dan kegiatan budidaya di perairan umum lainnya.

Potensi areal lahan perkebunan tahun 2009 seluas 39.160 Ha atau 28,67 persen dari luas wilayah Kabupaten Buleleng (136.588 Ha). Komoditi perkebunan yang menjadi produk andalan adalah : kopi Robusta, kopi Arabika, jambu mete, cengkeh, kakao, kelapa dan tembakau Virgina. Sementara itu, kawasan hutan di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2009 seluas 51.436,21 Ha termasuk kawasan perairan Taman Nasional Bali Barat ( TNBB ) seluas 2.566 Ha. Kawasan hutan yang ada meliputi berbagai fungsi dan sebagian besar didominasi oleh Hutan Lindung dengan luas sebesar 31.936,32 Ha (62,09 persen).

Pada tahun 2009 sektor perindustrian telah mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Buleleng sebesar Rp 660.229,54 juta atau 9,88 persen. Sementara itu sektor perdagangan dalam bentuk kegiatan ekspor di Kabupaten Buleleng didominasi oleh 3 jenis komoditi yaitu : kopi, vanili, dan garmen. Selain industri dan perdagangan, sektor pariwisata juga dikembangkan dengan potensi kepariwisataan dalam cakupan yang luas tersebar hampir merata di Wilayah Kabupaten Buleleng, baik dalam bentuk potensi alam, maupum potensi budaya, agro wisata, wisata spiritual, dan adventure.

Kondisi Infrastruktur

Sampai tahun 2009 Kabupaten Buleleng telah dapat memperbaiki kondisi infrastruktur jalan sepanjang 86,31 Km dalam kondisi mantap terdiri dari :

  • Jalan Nasional sepanjang : 155,750 Km
  • Jalan Provinsi sepanjang : 105,880 Km
  • Jalan Kabupaten sepanjang : 674,940 Km

Disamping adanya fasilitas perhubungan darat, pemerintah penyediaan fasilitas dermaga Pelabuhan Laut di Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak yang pembangunannya mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Sementara itu, untuk perhubungan udara Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak Tahun 2000 berinisiatif membangun fasilitas perhubungan udara berupa pembangunan Lapangan Terbang Perintis yang diberi nama “”Lapangan Air Strip Kolonel Wisnu”” yang terletak di Dusun Pegametan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, dengan jarak 60 km dari Kota Singaraja, dan 30 dari Kota Gilimanuk.

Download : PDF DOC

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)