DONGGALA

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL Agro-Minapolitan-Wisata

Kondisi Geografi dan Topografi

Wilayah Donggala merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Bonawa. Luas wilayah daerah ini adalah 10.471,71 Km2. Secara geografis terletak di 0o30′ LU dan 2o20′ LS, serta antara 119o45′-121o45′ BT. Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli di utara, Provinsi Sulawesi Selatan di selatan, Selat Maksar di barat, Kabupaten Marigi Moutong di timur.

Kondisi Administratif

Sebelum ditaklukkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1904 wilayah Kabupaten Donggala adalah wilayah pemerintah raja-raja yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya daerah ini yang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Tengah dijadikan afdeling Donggala.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 1952, daerah Sulawesi Tengah terbagi menjadi dua kabupaten yaitu :

  1. Kabupaten Donggala, wilayahnya meliputi bekas onder afdeling Palu, Donggala, Parigi dan Toli-toli, dan
  2. Kabupaten Poso, wilayahnya meliputi bekas onder afdeling Poso, Bungku/Mori dan Luwuk.

Tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai tahun lahirnya Kabupaten Donggala yang diperingati setiap tahun, dengan PP No. 33 tahun 1952, juga disertai dengan pembentukan lembaga pemerintahan daerah serta badan-badan perlengkapan lainnya. Selanjutnya berdasarkan UU no. 29 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat. II di Sulawesi Tengah, sekaligus merupakan pemekaran pertama dimana daerah Kabupaten Donggala dibagi menjadi dua kabupaten daerah tingkat II. Sejak berdirinya Kabupaten Donggala, setidaknya sampai dengan tahun 1999, Kabupaten Donggala menjadikan Kota Palu sebagai ibukota kabupaten yang nota bene juga adalah ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1999, ibukota Kabupaten Donggala resmi dipindahkan dari Kota Palu dikembalikan ke Kota Donggala sendiri yang berjarak sekitar 34 km dari Kota Palu.

Pada tahun 2002 kembali terjadi pemekaran di Kabupaten Donggala, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, dengan memboyong 6 dari 18 kecamatan di Kabupaten Donggala saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pula pemekaran kecamatan di Kabupaten Donggala, dari 12 kecamatan sepeninggal Kabupaten Parigi Moutong, menjadi 21 kecamatan sampai saat ini.

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Donggala berdasarkan hasil registrasi pada tahun 2008 berjumlah 471.492 jiwa, dimana dari jumlah tersebut terdapat penduduk perempuan sebanyak 234.036 jiwa atau 49,64 persen dan penduduk laki-laki sebanyak 237.456 jiwa atau 50,36 persen. Dari kondisi tersebut tercermin bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif lebih dominan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kabupaten Donggala mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dari sebanyak 459.195 jiwa pada tahun 2006 menjadi sebanyak 471.492 jiwa pada tahun 2008. Sementara kepadatan penduduk di wilayah ini cukup stabil sejak tahun 2006 yakni sebesar 44 jiwa/Km2, sementara pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 45 jiwa/Km2. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala adalah wilayah kabupaten yang relatif cukup stabil dalam hal kependudukan. Seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2008 2006
Jumlah Pria (jiwa) 237.456 237.990
Jumlah Wanita (jiwa) 234.036 221.205
Total (jiwa) 471.492 459.195
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) 45 44

Kondisi Perekonomian

Daerah Kabupaten Donggala mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor pertanian dengan komoditi yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi Robusta, cengkeh, lada, jambu mete, dan cengkeh. Untuk kegiatan pertanian di daerah ini, hasil pertanian yang utama adalah bahan tanaman pangan berupa padi, tanaman holtikultura, dan palawija. Tanaman bahan pangan tentunya dengan padi sebagai primadona, disamping jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi ujung tombak kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Dulu Donggala dikenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan. Lalu lintas barang dan jasa hanya bisa berlangsung melalui Pelabuhan Donggala di Kecamatan Banawa. Dari waktu ke waktu kegiatan ekonomi terutama perdagangan dan pemerintahan dalam kenyataannya lebih tersedot di Kota Palu, bekas ibukota kabupaten yang kini masih berstatus ibu kota Provinsi. Walaupun masih berfungsi sebagai pelabuhan barang, Pelabuhan Donggala kalah ramai dibanding Pelabuhan Pantolan di Palu. Di sektor pertambangan, Kabupaten Donggala ini mempunyai potensi bahan tambang berupa emas, sirtu, kerikil alam, batu pecah, pasir alam, batu pondasi, dengan sirtu sendiri boleh dibilang terdapat hampir di semua kecamatan terutama di wilayah Pantai Barat.

Potensi sumberdaya alam terbesar di Kabupaten Donggala adalah : pertama, industri. Kedua, pengembangan pariwisata; dan yang ketiga adalah agrobisnis. Untuk kegiatan ekspor, nilai total ekspor non migas daerah ini sebesar 17.276.000,49 ribu US$, dengan konstribusi terbesar datang dari komoditi Biji Kakao (16.267.302,99 ribu US$), Bahan Bangunan dari Kayu (866.891,72 ribu US$), dan dari potensi Ebony Sawn Timber (105.712,36 ribu US$). Secara lengkap profil komoditi unggulan di Kabupaten Donggala ditunjukkan pada table 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Produksi (Ton) Komoditi Unggulan di Kabupaten Donggala

No. Komoditi 2006 2007 2008 2009 Sumber Data
Perkebunan
1. Kakao 44.197 - 33.962 14.414 Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
2. Kelapa 36.190 - 30.392 47.482 Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
3. Cengkeh 701 - 907 830 Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
4. Jambu Mete 133 - - - Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008
5. Jambu Mete - 131 - 162 Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
6. Kelapa Sawit - - 24.860 - Statistik Perkebunan Indonesia 2008-2010
7. Kopi 1.983 - 22.266 327 Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
8. Pala - 1 - - Statistik Perkebunan 2007 – 2009
9. Lada 55 - - - Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008
Pertanian
10. Jagung - 52.243 - - Statistik Perkebunan 2007 – 2009
11. Ubi Kayu - 34.688 - - Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009

Kondisi Lahan

Secara umum dari Tabel 2.3 dapat ditunjukkan bahwa ketersediaan lahan di Kabupaten Donggala sudah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan usaha di sektor pertanian dan perkebunan.

Tabel 2.3. Ketersediaan Lahan di Kabupaten Donggala di Sektor Pertanian dan Perkebunan untuk Berbagai Komoditi

No. Komoditi Luas Lahan (Ha) Status Sumber data
Perkebunan
1. Cengkeh 4190 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
2. Jambu Mete 1459 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
3. Kakao 27307 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
4. Kelapa 27912 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
5. Kelapa Sawit 6837 - Statistik Perkebunan Indonesia 2008-2010
6. Kopi 646 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
7. Lada 1370 Perkebunan Rakyat Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
8. Pala 23 - Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009
Pertanian
9. Jagung 14112 - Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009
10. Ubi Kayu 2059 - Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009

Download : DOC PDF

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)