GORONTALO

Link :
Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL Agropolitan Hortikultura dan Ternak | RKTL Agropolitan Jagung| RKTL Agropolitan Kelapa Sawit

Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Gorontalo secara geografi terletak pada posisi di antara 0o24″”-1o2″” Lintang Utara (LU) dan 121o59″”-123o32 Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: sebelah Utara adalah Laut Sulawesi; di sebelah Selatan adalah Teluk Tomini; dan di sebelah Timur adalah Kabupaten Bonebolango dan Kab. Bolaang Mongondow; sedangkan di sebelah Barat adalah Kabupaten Boalemo.

Luas Wilayah Kabupaten Gorontalo adalah 2.124,60 Km2. Wilayah Kabupaten Gorontalo berada pada ketinggian 0-2000 M di atas permukaan laut. Keadaan topografi didominasi oleh kemiringan 15-40o (45-46%) dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi. Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, abrasi dan gelombang pasang serta pendangkalan dan banjir.

Kondisi Administratif

Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, dan Bone.
Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo juga menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (di bagian selatan) dan Laut Sulawesi (di bagian utara).

Kedudukan Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut Penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini dipindahkan dari Keluruhan Hulawa ke Dungingi Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian di masa Pemerintahan Sultan Botutihe, Kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B.

Dengan letaknya yang stategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol Toli-Toli, Donggala dan Bolaang Mongondow.

Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk di Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun 2009 ada sebanyak 340.471 Jiwa, dengan rincian jumlah penduduk perempuan sebanyak 169.782 jiwa atau 49,87 persen dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 170.689 jiwa atau 50,13 persen (Tabel 2.1). Penduduk sejumlah tersebut tersebar berdomisili di 17 Kecamatan, 156 Desa dan 12 Kelurahan.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tahun 2009 adalah

  • Jumlah Pria (jiwa) : 170.689
  • Jumlah Wanita (jiwa) :169.782
  • Total (jiwa) : 340.471

Kondisi Perekonomian

Komoditi unggulan Kabupaten Gorontalo yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa. Di sektor pertanian, komoditi unggulannya adalah jagung, kedelai dan ubi kayu. Di sub sektor perikanan, komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap dan budidaya rumput laut. Sementara di sektor pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Profil komoditi unggulan di sector pertanian, perikanan, perkebunan di Kabupaten Gorontalo secara detail ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Profil Komoditi Unggulan di Kabupaten Gorontalo

No. Komoditi Jumlah Produksi Sumber Data
Perikanan
1. Perikanan Tangkap 2003 (11.793 ton) Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008
2. Budidaya Rumput Laut Komoditas rumput laut merupakan salah satu komoditas yang di harapkan dapat menjelma menjadi kotributor pendapatan masyarakat pesisir Gorontalo khususya dan devisa daerah umumnya. Rumput laut bisa di kembangkan di peraian yang tenang, tidak banyak terkontamasi dengan salinitas yang memadai. Produksi tahun 2006 : 6 ton Laporan Final Draft Penyusunan Peta Potensi Investai Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo
Pertanian
3. Jagung Total luas lahan yang sesuai untuk tanaman jagung adalah 203.801 Ha, yang tersebar di kawasan areal pegunungan lain (APL) 133.272 Ha (65,39%) dan di kawasan non APL 70.529 Ha (34,61%). Lahan tersebut paling luas terdapat di Kabupaten Bone Bolang, mencapai 94.315 Ha atau 46,28% dari man jagung di provinsi Gorontalo. Muhammad dan Akuba ( 2007 ) melaporkan ekspor jagung pada kurun waktu 2001-2005 meningkat rata-rata 34,8% per tahun, ekspor pada tahun tahun 2001 sebesar 6.300 ton dan pada tahun 2005 sebesar 35.960 ton. Pada tahun 2006 ekspor jagung mengalami penurunan (21.573 ton), tetapi perdagangan antar pulau mengalami peningkatan menjadi 109.606 ton. Laporan Final Draft Penyusunan Peta Potensi Investai Daerah Provinsi Gorontal, Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo
4. Kedelai Merupakan sumber protein dalam ransum ternak dapat di pakai dalam bentuk produk sampingan hasil dari pengolahan kedelai yaitu bungkil atau ampas tahu.
5. Ubi Kayu Sumber energi bagi ternak babi dan sapi, dapat di berikan jika dalam kondisi panen berlimpah. Luas tanaman Ubi kayu di Provinsi Gorontalo pada tahun 2006 adalah 827 ha. Produksi tahun 2006 : 9 ton
Perkebunan
6. Kakao 2006 (748 ton), 2008 (503 ton), 2009 (509 ton) Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
7. Kelapa Luas areal kelapa dalam di Provinsi Gorontalo adalah 58.693.0 Ha. Sebagian besar tanaman adalah Tm yaitu 39.479 Ha (67,26%). Total produksi kopra pada tahun 2007 adalah 56.379,5 ton yang sebagian besar yaitu 16,527,9 ton (29,32%) berasal dari Kabupaten Gorontalo. Laporan Final Draft Penyusunan Peta Potensi Investai Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo
8. Aren Tanaman menghasikan (‘TM) adalah yang paling luas yaitu 514 Ha (64,98%), di ikuti tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 256 Ha (32,36%) dan tanaman tu/rusak (TT/TR) seluas 21 Ha (2,65%). Aren dimanfaatkan oleh penduduk untuk di ambil nirainya selanjutnya di olah menjadi gula aren. Produksi tahun 2007 : 577 ton
9. Tebu 2006 (14.942 ton) Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008
10. Cengkeh 2006 (293 ton), 2008 (192 ton), 2009 (195 ton) Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
11. Jambu Mete 2006 (260 ton), 2007 (159 ton), 2009 (163 ton) Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
12. Kopi 2006 (398 ton), 2008 (684 ton), 2009 (114 ton) Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011
Peternakan
13. Sapi Ternak sapi tidak hanya berkembang di padang penggembalaan yang merupakan habitat alaminya, tetapi juga dapat berkembang pada lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan pola integrasi “”crop-livestok system””. Ketersediaan rumput alam dan hijau pakan ternak yang tumbuh disekitar areal kehutanan dan perkebunan, maupun limbah pertanian dan perkebunan sangat menunjang pengembangan usaha ternak tersebut. Produksi tahun 2007 : 211 ekor Laporan Final Draft Penyusunan Peta Potensi Investai Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo

 

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten Gorontalo ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandar Udara Djalalludin. Untuk transportasi laut tersedia 3 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tilamutu dan pelabuhan Anggrek.
Download : DOC PDF

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)