HALMAHERA : Gambaran Umum

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL Agrowisata | RKTL Lumbung Padi | RKTL Agropolitan

Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Halmahera Barat secara geografis terletak diantara 1oLU – 3oLU dan 125oBT – 128oBT, dengan luas 2.612,24 Km2. Karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Halmahera Barat beriklim tropis dengan suhu rata-rata 28,05oC dan kelembaban 73-82%, serta curah hujan 1500 mm/tahun. Kabupaten Halmahera Barat mempunyai ketinggian 0-700 m dpl (diatas permukaan laut), dengan batas wilayah sebagai berikut :

  • Sebelah utara : Kecamatan Loloda Utara (Kab. Halmahera Utara) dan Samudera Pasifik
  • Sebelah selatan : Kota Tidore Kepulauan
  • Sebelah timur : Kabupaten Halmahera Utara
  • Sebelah barat : Kota Ternate dan Laut Maluku

Kondisi Administratif

Kabupaten Halmahera Barat merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara yang semula merupakan Kabupaten Induk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Sula Kepulauan dan Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 25 Februari 2003.

Kabupaten Halmahera Barat dengan Ibukota Jailolo semula terdiri dari 5 (lima) kecamatan tapi pada tahun 2005 dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu, Sahu Timur dan Loloda. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Barat membawahi 133 desa. Di mana luas desa dan jumlah desa sangat bervariasi antar satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas adalah Kecamatan Ibu yaitu 39,96% dari luas Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dan kecamatan yang mempunyai wilayah paling kecil adalah Kecamatan Jailolo yaitu 4,80% dari luas Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat sementara adalah 100,16 ribu orang, yang terdiri atas 51,31 ribu laki-laki dan 48,82 ribu perempuan. Dari hasil Angka Sementara SP 2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Halmahera Barat masih bertumpu di Kecamatan Jailolo yakni sebesar 27,5 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 14,0 persen, Kecamatan Loloda sebesar 10,6 persen, dan Kecamatan Ibu Selatan sebesar 10,4 persen. Sedangkan Kecamatan lainnya berkisar di bawah 10 persen dengan penyebaran di Kecamatan Jailolo Timur yang terendah, yaitu sebesar 3,4 persen. Jailolo Timur, Ibu Utara, dan Sahu Timur adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 3,42 ribu orang, 7,84 ribu orang, dan 7,90 ribu orang.
Dengan luas wilayah (daratan) Kabupaten Halmahera Barat sekitar 2.385,93 kilo meter persegi yang didiami oleh 100,16 ribu orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Halmahera Barat adalah sebanyak 42 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Jailolo, yakni sebanyak 91 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Jailolo Timur, yakni sebanyak 16 orang per kilo meter persegi. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Barat per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,36 persen. Untuk angka sex ratio penduduk Halmahera Barat adalah sebesar 105, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 5 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki.

Kondisi Perekonomian

Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan data tahun 2004, pertumbuhan ekonomi rata-rata Kabupaten Halmahera Barat 8,19 % per tahun dan tingkat pendapatan masyarakat dengan tolak ukur Product Domestic Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,884.42 % dengan masyarakat bermata-pencaharian sebagian besar sebagai petani-nelayan.

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dengan jenis tanaman pangan yang sangat cocok dengan keadaan geografis wilayah adalah tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, dan ubi kayu serta ubi jalar. Jenis tanaman pangan yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah tanaman padi dan jagung yang direncanakan untuk dijadikan komoditi unggulan sebagai daerah lumbung pangan. Luas lahan padi gogo sekitar 160 hektar luas yang menghasilkan gabah saat dipanen seberat 332 ton. Untuk jenis buah-buahan beberapa tanaman yang dianggap cocok untuk dikembangkan diantarannya buah langsat, rambutan, durian, nangka, jeruk siam, pisang, salak, dan mangga serta alpukat. Selain itu pula beberapa jenis sayuran yang dibudidayakan yaitu kacang panjang, buncis, sawi, bayam, kangkung, labu, ketimum, cabai, yang dikembangkan di daerah Jailolo Selatan, Sahu, dan Ibu. Dengan luas lahan pertanian yang tersedia yaitu seluas 106.663 Ha dimana luas lahan yang sudah diolah sebesar 15.827 Ha dan yang belum diolah seluas 90.836 Ha. Komoditas pertanian yang diunggulkan oleh daerah ini yaitu padi, jagung, kacang tanah, dan buah-buahan seperti langsat, durian, dan jeruk serta rambutan.

Di Kabupaten Halmahera Barat tersedia lahan seluas 16.302 Ha yang dijadikan sebagai lahan perkebunan untuk dikembangkan sebagai unggulan sub sektor perkebunan dengan jenis tanaman keras/jangka panjang, telah dikelola diantarannya tanaman kelapa, pala, cengkeh, coklat dan kopi. Untuk hasil perkebunan sendiri diperdagangkan ke Surabaya, Makassar, dan Manado. Hasil perkebunannya berupa kelapa, cengkeh, kakao, pala, kapuk, dan kayu manis. Perkebunan menjadi tempat bergantung sekitar 23.000 petani memainkan peran yang berarti bagi perekonomian Halmahera Barat.
Pada sub sektor peternakan jenis ternak yang sangat cocok untuk dikembangbiakan yaitu sapi potong, kambing, dan jenis unggas seperti ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik, dan burung puyuh. Daerah yang dikenal sebagai penghasil sapi potong terbesar di Maluku Utara ini telah memperoleh bantuan Pemerintah untuk pengembangbiakan jenis sapi unggulan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi sebagai konsumsi masyararakat baik di daerah Maluku Utara maupun daerah lain di Indonesia.

Kabupaten Halmahera Barat juga memilliki potensi di bidang kehutanan, dengan luas lahan hutan yang dimiliki yaitu seluas +241.132,00 Ha dimana luas ini dibagi dalam beberapa jenis hutan yaitu :

  1. Hutan lindung 74.011.00 Ha
  2. Hutan Rakyat 1.659,50 Ha
  3. Hutan Produksi (HTP,HP,HPK) 65.435,00 Ha
  4. Hutan Tanaman Industri (HTI) 10.000,00 Ha
  5. Areal Penggunaan Lain 90.026,50 Ha

Dari jenis hutan diatas, luas areal hutan yang telah dikelola sebagai Hutan Produksi yaitu seluas 1.800,00 Ha. Pengelolaan hasil hutan pada luas areal hutan tersebut sampai dengan tahun 2005 baru terdapat 1 buah Perusahaan Swasta Nasional yang mengelola Hutan Produksi yaitu PT. TAIWI, namum dalam waktu dekat akan berinvestasi pula 1 Perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dalam pengelolaan hasil hutan. Jenis komoditi hutan yang menjadi andalan yaitu jenis kayu cempaka, agathis dan lain-lain. Sementara jenis hasil hutan non Kayu yaitu rotan dan damar.
Jenis Komoditi unggulan di sektor Perikanan yang diminati di kabupaten ini yaitu jenis ikan cakalang. Dengan ketersediaan Potensi Lestari 33.547,75 ton/tahun dan Standing Stock 67.082,125 ton/tahun. Pengembangan hasil tangkapan ikan untuk wilayah ini juga diarahkan untuk penangkapan ikan jenis pelagis besar ( cakalang, tuna, tongkol ) dan ikan pelagis kecil serta ikan-ikan demersal dan non ikan.

Selain perkebunan dan pertanian lahan kering, sektor industri pengolahan juga menjadi salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Halmahera Barat. Kecamatan Jailolo merupakan pusat industri pengolahan dengan andalan utama komoditas ekspor berbahan baku kayu. Ada terdapat dua jenis kegiatan industri yang berkembang yaitu Industri Pengolahan Kayu Lapis yang dikelola olah PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries ( TAIWI ) yang terletak di Desa Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan serta Industri Rumah Tangga berupa pandai besi di Kecamatan Sahu dan kerajinan rotan di Kecamatan Jailolo Selatan. Kayu bagi wilayah tersebut merupakan komoditas unggulan untuk memasukkan devisa. Tentunya prioritas utama mencukupi lebih dulu kebutuhan industri pengolahan di wilayahnya masing-masing.

Perut bumi Halmahera Barat juga menyimpan kekayaan bahan galian logam dan non logam. Menurut data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Loloda terdapat kandungan emas, mangan, tembaga, pasir besi, batu bara, dan perlit. Belum ada data berapa besar kandungan kekayaan yang terdapat di kecamatan ini. Ekspor wilayah ini cukup menggembirakan. Produk-produk lokal yang di ekspor terdiri dari kayu bulat, kayu lapis, kayu olahan, ikan beku, ikan karang hidup, lobster, dan nikel. Komoditas tersebut dikirim ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Hongkong, Korea, Taiwan, dan Cina. Untuk negara Eropa diwakili Belanda dan Belgia, sedangkan Timur Tengah ke negara Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Aljazair.

Sektor pariwisata adalah salah satu potensi unggulan yang dikembangkan dengan jenis wisata yang ditawarkan yaitu jenis wisata alam, budaya dan sejarah. Dari wisata alam ada beberapa jenis potensi diantaranya

  1. Panorama Alam, Puncak Gunung Gamkonora Kecamatan Ibu
  2. Sumber Air Panas di Kecamatan Jailolo
  3. Air Terjun Goal dan Telaga Rano di Kecamatan Sahu
  4. Air Terjun Tetala di Kecamatan Loloda

Wisata Bahari yang ditawarkan yaitu :

  1. Panorama Pantai Idam Dehe di Kecamatan Jailolo
  2. Pulau Tahafo dan Pulau Dodengo di Kecamatan Ibu

Wisata Flora dan Fauna yang ditawarkan yaitu: Burung Bidadari, burung Maleo, Nuri dan Kaka Tua terdapat di Kecamatan Jailolo. Selain itu yang tidak kalah menariknya adalah Wisata Budaya dimana dapat dijumpai beberapa ragam budaya di Halmahera Barat dengan Rumah Adat, Tari-Tarian Daerah Misalnya Tari Kabata, Tari MoroMoro, Tari Tuala Hulo yang terdapat di kecamatan Jailolo. Ada juga rumah adat yang terdapat di Kecamatan Sahu dan juga suguhan Tarian Legu dan Salai. Adapun wisata sejarah kita dapat jumpai beberapa peninggalan dan situs sejarah Kesultanhtmlan Jailolo berupa bentengbenteng dan peninggalan Pahlawan Nasional Banau.

Kondisi Infrastruktur

Kabupaten Halmahera Barat merupakan daeah kepualan sehingga infrastruktur utama selain jalan untuk wilayah daratan adalah dermaga untuk tempat berlabuh kapal/ferry atau boats. Untuk sarana transportasi laut yang menghubungkan antara Pulau Ternate dengan beberapa wilayah di Kabupaten Halmahera Barat telah tersedia beberpa pelabuhan dengan kondisi yang cukup baik dan beroperasi dari pagi sampai malam terutama untuk mengantar pegawai pemerinatah yang tinggal di ternate namun bekerja di Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk infrastruktur jalan, terutama jalan utama kondisinya cukup baik. Hal ini berbeda dengan kondisi jalan antar wilayah terutama yang di desa-desa yang perlu peningkatan. Terutam jalan tembus yang menghubungkan lahan perkebunan dengan pemukiwan warga.
Kondisi infrastruktur untuk wilayah Kabupaten Halmahera Barat dapat dikatakan secara umum cukup tersedia. Untuk sumber energi listrik sudah ada PLTD yang berada di jailolo dengan kapasitas terpasang/kemampuan daya sebesar 1 MW. Meskipun sudah ada namun masih belum dapat memberikan penerangan selama 24 jam sehari dan terkadang masih sering mengalami pemadaman. Infrastruktur energi listrik ini juga belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten ini (masih ada wilayah yang belum terpasang listrik).

Download : PDF DOC

 

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)