KEPAHIANG

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL AgroMinawisata Kopi dan Ikan Air Tawar | RKTL AgroMinawisata

Kondisi Geografi dan Iklim

Kabupaten Kepahiang mempunyai wilayah seluas 66.500 hektar yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermanni Ulu Kabupaten Rejang Lebong, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sidang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101o55’19″” sampai dengan 103o01’29″” Bujur Timur dan 02o43’07″” sampai dengan 03o46’48″” Lintang Selatan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,21 persen dan suhu harian rata-rata 23,87oC, dengan suhu maksimal 29,87oC dan suhu minimum 19,65oC.

Secara geografis Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian di atas 250 m sampai lebih dari 1.600 meter dari permukaan laut (dpl) yang dapat dirinci sebagai berikut: berbukit seluas 19.030 hektar (28,20 persen), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 hektar (40,70 persen), datar sampai bergelombang seluas 20.405 hektar (31,10 persen). Kemudian, berdasarkan tekstur tanah, sebagian besar luas wilayah Kabupaten Kepahiang bertekstur sedang seluas 35.579 hektar atau sebesar 53,54 persen dari total luas Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang bertekstur halus seluas 22.621 hektar atau sebesar 34,03 persen dan sisanya seluas 8.262 hektar atau sebesar 12,43 persen bertekstur kasar.

Kondisi Administratif

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/kampung ataupun rukun warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT). Kabupaten Kepahiang sebagai kabupaten pemekaran, saat ini telah memiliki 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari 95 Desa dan 9 Kelurahan.
Sebagian besar desa dan kelurahan tersebut terletak di sepanjang jalan Negara dan jalan Provinsi yang melintasi Kabupaten Kepahiang. Nama – nama Kecamatan di Kabupaten Kepahiang (berdasarkan kode wilayah dari Departemen Dalam Negeri), yaitu : Bermani Ilir, Ujan Mas, Tebat Karai, Kepahiang, Merigi, Kabawetan, Seberang Musi, Muara Kemumu.

Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Kepahiang berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 (angka sementara) tercatat 125.011 jiwa, meningkat dari jumlah penduduk tahun sebelumnya, dengan seks rasio 105 artinya dalam 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Bila dirinci per kecamatan, Kecamatan Kepahiang merupakan daerah yang terpadat dengan kepadatan sebesar 562 penduduk per km2. Sedangkan Kecamatan Bermani Ilir adalah daerah yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 82 penduduk per km2.

Berdasarkan catatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang, pada tahun 2009 tercatat sebanyak 3.422 pencari kerja yang mendaftar dengan berbagai tingkat pendidikan dimana pencari kerja laki-laki sebesar 1.579 orang dan perempuan sebesar 1.843 orang, lebih banyak daripada pencari kerja laki-laki. Pencari kerja terbanyak adalah berasal dari tingkatan SLTA Kejuruan/MAN 1.220 orang, sarjana 1.168 orang dan akademi/sarjana muda 997 orang.

Kondisi Perekonomian

Pertanian

Perekonomian di Kabupaten Kepahiang didukung dari sektor pertanian. Kondisi alam Kabupaten Kepahiang yang berada pada daerah perbukitan bukit barisan telah memberikan anugerah kehidupan bagi masyarakatnya. Dengan kondisi termasuk daerah agraris yang subur dan udaranya yang sejuk telah membentuk karakteristik alam sendiri, dimana potensi dominan menghasilkan produk pertanian dalam arti luas, disamping itu juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya antara air mineral, tambang galian, sungai serta obyek wisata yang tersebar hampir di semua kecamatan. Komoditi utama sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kepahiang antara lain adalah padi, jagung dan lainnya. Sedangkan luas areal tanaman padi dan produktivitas padi berdasarkan GKG dan GKP di Kabupaten Kepahiang, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Luas Areal Tanaman Padi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Kepahiang

Jenis Padi Luas Areal (Ha) Produksi
(GKG)(Ton)
Produktivitas
(GKP)(Ton/Ha)
Digarap LahanTidur
Padi Sawah 5.420 243 34.891 5,26
Padi Gogo 1.508 287 2.889 1,92

 

Luas panen padi sawah di Kabupaten Kepahiang selama tahun 2009 seluas 9.061 Ha dengan jumlah produksi 36.299 Gabah Kering Giling (GKG). Sedangkan luas panen padi ladang di Kabupaten Kepahiang adalah 239 Ha dengan jumlah produksi 506 GKG. Produksi padi terbanyak berasal dari Kecamatan Ujan Mas yang menyumbang sampai 25% dari total produksi padi di Kabupaten Kepahiang. Sedangkan untuk produksi palawija di Kabupaten Kepahiang yang terbesar dari jenis tanaman jagung sebesar dan dihasilkan terbanyak dari Kecamatan Ujan Mas.

Komoditi perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi terdiri dari beberapa komoditi antara lain ; kopi, lada, teh hitam dan kemiri. Berdasarkan Informasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang terdapat 47.904,9 Ha tanaman perkebunan rakyat dengan terluas tanaman kopi 31.211,7 Ha, kakao 11.505,74 Ha, lada 3.419,21 Ha, dan sisanya kemiri, jarak, kelapa, dan aren.

Kemudian jumlah ternak yang ada di kabupaten Kepahiang tahun 2009 berjumlah 26.101.369 ekor, baik ternak besar, ternak kecil dan unggas. Sementara, produksi daging kambing/domba 17,3 ton, daging sapi/kerbau 38,3 ton dan kulit kambing/domba 334 lembar serta kulit sapi/kerbau 434 lembar. Kesemuanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kecuali untuk produksi daging kambing/domba.

Begitu juga pada sektor perikanan, luas usaha sektor perikanan di Kabupaten Kepahiang dibedakan dalam dua jenis usaha yaitu budidaya dan penangkapan/ pemeliharaan. Luas lahan pada jenis usaha budidaya yang paling luas adalah dari jenis usaha budidaya ikan di areal persawahan/budidaya padi dengan luas sebesar 250,25 Ha, kemudian disusul budidaya kolam air tenang (KAT) seluas 194,8 Ha dan Kolam Air Deras (KAD). Sejalan dengan program Kepahiang IKUTT yang dicanangkan oleh Bupati Kepahiang, maka telah dikembangkan usaha Kerambah Apung yang dipusatkan pada aliran sungai musi di Kecamatan Ujan dan sungai besar lainnya yang tersebar di semua kecamatan.

Perindustrian

Sektor industri Kabupaten Kepahiang pada tahun 2009 hanya ada investasi di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin, kimia dan aneka dengan rincian: investasi mesin dan peralatan sebesar lebih dari Rp 22 Miliar, bahan dan bahan penolong hampir Rp 3,8 Miliar dengan produksi mencapai lebih dari Rp 23,5 Miliar. Semuanya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah usaha industri terbanyak ada pada usaha industri dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, yaitu sebanyak 528 usaha, yang terbanyak berasal dari kelompok komoditi makanan, minuman dan tembakau.

Sektor perindustrian non pertambangan di wilayah Kabupaten Kepahiang seperti halnya sektor lain, belum menunjukkan peran yang begitu besar. Namun demikian beberapa kegiatan industri telah terlihat tumbuh dan berkembang serta mempunyai prospek yang cerah untuk tetap ditumbuh-kembangkan baik dalam skala industri kecil maupun dalam skala yang lebih besar.

Perdagangan

Selama tahun 2009 ada 123 SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepahiang. Dari yang dikeluarkan, 115 buah dikeluarkan untuk pedagang kecil, 7 buah untuk pedagang menengah dan hanya satu untuk pedagang besar. Jumlah dan jenis pasar yang ada di Kabupaten Kepahiang merupakan pasar tradisional dimana biasanya disebut ‘Pekan’dan biasanya keberadaannya aktif pada hari-hari tertentu.

Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sejak tahun 2003 sampai 2007 pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pendapatan per kapita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2004 sebesar 5,42% dan naik menjadi 6,38% pada tahun 2006 seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Perkembangan Kenaikan Nilai PDRB dan Pendapatan Per kapita Kabupaten Kepahiang, Tahun 2003-2007

NILAI PDRB 2003 2004 2005 2006 2007
Atas Dasar Harga Berlaku (Dalam Juta) 652,468 720,633 878,519 983,887 1.101,967
Atas Dasar Harga Konstan (Dalam Juta) 505,818 533,216 564,688 595,272 633,248
Pendapatan Perkapita 4.388,450 4.443,407 4.974,743 5.181,279 5.417,840
Pertumbuhan Ekonomi 5,42% 5,90% 5,42% 6,38%

 

Kondisi Infrastruktur

Jalan merupakan sarana yang penting untuk memperlancar dan mendorong roda perekonomian. Kondisi jalan yang baik akan meningkatkan mobilitas penduduk dan distribusi barang-barang dari satu daerah ke daerah lain. Aksesibiltas untuk mendukung potensi di wilayah kabupaten Kepahiang telah tersedia jaringan jalan. Dimana jaringan jalan tersebut adalah bagian dari jaringan jalan Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahiang. Total jaringan jalan di tiga kabupaten tersebut adalah jalan negara sepanjang 86,5 km dan jalan provinsi sepanjang 395,59 km.

Ada beberapa prasarana fisik yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang, yaitu : Sarana Air Bersih (20-50 Liter/Detik), Pembangkit Listrik (PLTA Musi : 3×7 MWatt), Terminal (Terminal Penumpang Kepahiang Tipe C), Kantor Pos, RSUD, dan Wisata Perkebunan Teh Kebawetan.

Download : DOC  PDF

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)