KUTAI KARTANEGARA

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL AgroMinaPastoral

Kondisi Geografi

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km2 terletak antara 115o26′ Bujur Timur dan 117o36′ Bujur Barat serta diantara 1o28′ Lintang Utara dan 1o08′ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapanbelas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.

Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.
Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara yaitu Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 16 buah, danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dengan luas 13 000 hektar.

Kondisi Administratif

Kutai Kartanegara terbagi menjadi 227 desa/kelurahan yang semuanya merupakan desa/kelurahan swadaya. Kondisi ini sama dengan kondisi tahun 2008 yaitu 227 desa/kelurahan. Pada tahun 2009, jumlah Linmas di Kutai Kartanegara adalah 5.019 orang.
Jumlah ini berbeda dengan tahun sebelumnya (2008) yang hanya sebesar 4.190 orang. Ini berarti bahwa jumlah linmas mengalami peningkatan sebanyak 829 orang.

Kondisi Demografi

Jumlah, Pertumbuhan, Persebaran, Kepadatan dan Komposisi Penduduk Berdasarkan hasil “”Sensus Penduduk 2010″”, penduduk Kutai Kartanegara tahun 2010 adalah 626.286 jiwa, yang terdiri atas 329.992 laki-laki dan 296.294 perempuan. Hampir sepanjan tahun, jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan.

Pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara sebenarnya tidak merata sepanjang tahun. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 3,92 persen. Kecamatan Kembang Janggut memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 8,33 persen, lalu Kecamatan Anggana sebesar 6,02 persen. Sedangkan yang terendah di kecamatan Kenohan yaitu sebesar 0,43 persen.

Pada tahun 2010 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (15,34%). Selanjutnya berada di Kecamatan Tenggarong Seberang (9,79%), Kecamatan Loa Janan (8,92%) dan di Kecamatan Samboja (8,73%). Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya. Pola persebaran ini dari beberapa tahun tidak banyak berubah.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah juga tidak merata. Dengan luas wilayah seluas 398,10 Km2 (1,46%) Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 96.077 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Tenggarong adalah 241,34 jiwa/Km2. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas di Kutai Kartanegara (28,48%) dihuni oleh 9.651 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan Tabang sebesar 1,24 jiwa/Km2.

Angkatan Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 meningkat sebanyak 9.917 orang dari 253.751 orang pada tahun 2008 menjadi 263.668 orang pada tahun 2009. Sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 65,03 persen tahun 2008 menjadi 65,96 persen pada tahun 2009. Menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki dan perempuan juga mengalami peningkatan. TPAK Perempuan meningkat dari 41,85 persen menjadi 42,12 persen pada tahun 2009. Sedangkan TPAK laki-laki juga mengalami peningkatan dari 85,37 persen menjadi 86,87 persen pada tahun 2009.

Kondisi Perekonomian

Pertanian

Perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagain besar didukug dari sektor pertanian dan pertambangan. Di sektor pertanian Tenggarong Seberang adalah daerah yang memiliki luas panen dan produksi padi sawah terbesar yaitu dengan luas panen 7.813 ha dan menghasilkan 52,50 kw/ha sehingga produksi padi sawah yang dicapai sebesar 41.018 ton dalam tahun 2009. Ini berarti 21,57 persen produksi padi sawah di Kutai Kartanegara dihasilkan oleh Kecamatan Tenggarong Seberang. Tabang adalah daerah yang memiliki luas panen dan produksi terbesar dari jenis padi ladang yaitu dengan luas panen 1.836 ha dan menghasilkan 34,12 kw/ha sehingga produksi padi ladang yang dicapai sebesar 6.264 ton di tahun 2009.

Tanaman palawija di Kutai Kartanegara antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Produksi jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau meningkat sedangkan produksi palawija lain mengalami penurunan. Untuk jenis sayuran seperti sawi, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terong, buncis, ketimun, dan kangkung, jumlah produksi tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan jenis bayam mengalami penurunan. Sedangkan, produksi buah-buahan tertinggi dihasilkan oleh pisang yaitu sebanyak 62.039 ton.

Di sektor perkebunan, Jenis-jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kutai Kartanegara antara lain: karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh, coklat, kelapa sawit dan lainnya yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Usaha tanaman perkebunan ini terbagi menjadi perkebunan besar pemerintah, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.

Luas tanaman perkebunan rakyat secara keseluruhan tahun 2009 adalah 52.295,05 ha dengan produksi sebesar 28.176,95 ton. Produksi terbesar dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit yang produksinya mencapai 9.854,70 ton dari luas tanam 10.846,50 ha dangan 6.905 petani. Produksi karet terbesar berada di Kecamatan Samboja. Kemudian peringkat kedua dan ketiga adalah lada dan kelapa dengan produksi masing-masing sebesar 7.974,95 ton dan 5.020,00 ton dari luas tanaman 10.409,25 ha dan 11.985,50 ha.

Di sektor kehutanan, Hutan Kutai Kartanegara, tahun 2009 menurut tata guna hutan kesepakatan mencapai luas 2.720.631 hektar. Ini terbagi menjadi Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Hutan Non Budidaya Kehutanan (KBNK) dengan luas 1.073.009 Ha. Kawasan Budidaya Kehutanan dibagi menjadi enam yaitu hutan lindung (231.959 Ha), hutan suaka alam dan wisata (11.621 Ha), hutan Taman Nasional (53.286), hutan produksi terbatas (61.380 Ha), hutan produksi tetap (507.614 Ha), dan hutan fungsi khusus (781.762 Ha).

Di sektor peternakan, Pada tahun 2009, populasi ternak di Kutai Kartanegara adalah 31.585 ekor. Populasi terbesar adalah sapi potong yaitu sebanyak 18.875 ekor atau 59,76 persen dari total keseluruhan populasi ternak (sapi potong, kerbau, kambing, dan babi).

Pemotongan hewan ternak untuk konsumsi bisa dilakukan dirumah potong hewan dan di luar rumah potong hewan. Untuk jenis unggas, pada akhir tahun 2009 menunjukkan populasi sebesar 8.110.155 ekor dari 4 jenis unggas yang dibudidayakan (ayam buras, ayam potong, ayam ras petelur dan itik) dan yang terbanyak adalah ayam potong sebesar 6.719.909 ekor.

Sedangkan perekonomian yang didukung oleh sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup pertambangan migas dan non migas. Dari kegiatan tersebut, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya, dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama. Perkembangan produksi batu bara misalnya, pada tahun 2009 produksinya mencapai 20.883.783 metric ton dari 90 (sembilan puluh) perusahaan tambang yang memasukkan data pada dinas pertambangan.

Perindustrian

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup pertambangan migas dan non migas. Dari kegiatan tersebut, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya, dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama.

Perkembangan produksi batu bara misalnya, pada tahun 2009 produksinya mencapai 20.883.783 metric ton dari 90 (sembilan puluh) perusahaan tambang yang memasukkan data pada dinas pertambangan.

Air minum merupakan suatu kekayaan alam yang menjadi kebutuhan manusia secara hakiki. Keadaan prasarana air bersih tampaknya semakin dibutuhkan masyarakat terutama di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan sumber-sumber air di daerah perkotaan sudah banyak yang tercemar, baik oleh limbah industry maupun rumah tangga.

Kapasitas produksi air minum pada tahun 2009 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2008. Produksi air minum pada tahun 2009 sebanyak 13.508.289 meter kubik, jumlah ini diperuntukan bagi 44.665 sambungan dan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 510.717 jiwa.

Perdagangan

Perdagangan luar negeri merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Kutai Kartanegara pada khususnya. Dari kegiatan ekspor dapat diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan, sementara dari kegiatan impor dapat diperoleh bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam pembangunan.

Nilai ekspor adalah nilai transaksi barang ekspor sampai diatas kapal pelabuhan muat dalam keadaan free on board (f.o.b), sedangkan nilai impor adalah nilai transaksi barang dagangan yang diimpor dari luar negeri dalam keadaan cost, insurance, and freight (c.i.f). Nilai ekspor non migas di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan. Pada tahun 2007 sebesar US$ 360.869.485.641 turun menjadi US$ 171.112.716.000 pada tahun 2009.

Pendapatan Regional

Perdagangan luar negeri merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Kutai Kartanegara pada khususnya. Dari kegiatan ekspor dapat diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan, sementara dari kegiatan impor dapat diperoleh bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam pembangunan.

Nilai ekspor adalah nilai transaksi barang ekspor sampai diatas kapal pelabuhan muat dalam keadaan free on board (f.o.b), sedangkan nilai impor adalah nilai transaksi barang dagangan yang diimpor dari luar negeri dalam keadaan cost, insurance, and freight (c.i.f). Nilai ekspor non migas di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan. Pada tahun 2007 sebesar US$ 360.869.485.641 turun menjadi US$ 171.112.716.000 pada tahun 2009.

Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur di sektor pendidikan dilihat dari banyaknya sekolah mulai tingkat SD hingga SMU/SMK sejak tahun pembelajaran 2007/2008 hingga 2008/2009 tercatat adanya peningkatan. Secara umum sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang berada di bawah Diknas jumlahnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan yang di luar Diknas. Pada tahun 2008/2009 dari SD hingga SMU dan SMK baik negeri maupun swasta tercatat jumlah sekolah sebanyak 683 sekolah, yang terdiri atas 473 untuk tingkat SD, 133 untuk tingkat SLTP, dan 77 untuk tingkat SMU/SMK umum dan kejuruan.

Sedangkan di sektor kesehatan, upaya Pemerintah dalam pelayanan kesehatan tercermin adanya pembangunan sarana ke-sehatan. Pada tahun 2009 tercatat jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 2 (dua) buah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M. Parikesit di Kecamatan Tenggarong dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kecamatan Samboja. Sedangkan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang telah didirikan masing-masing sebanyak 30 dan 180 buah. Jumlah dokter yang melayani di puskesmas sebanyak 89 dokter umum dan 37 dokter gigi.

Download : PDF DOC

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)