MALANG

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL AgroEkowisata Susu Sapi dan Apel | RKTL AgroEkowisata Jeruk dan Sapi Perah

Kondisi Geografi dan Iklim

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat- Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112o17′,10,90″” Bujur Timur dan 122o57′,00,00″” Bujur Timur dan antara 7o44′,55,11″” Lintang Selatan dan 8o26′ ,35,45″” Lintang Selatan.

Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km2 (sumber; Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Terdapat sembilan gunung dan satu penggunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) gunung tertingi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Kawi (2.651 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (2.156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Dari 18 sungai besar dan bernama di wilayah Kabupaten Malang, diantaranya, terdapat Sungai Brantas, sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan hulu bawah berada di wilayah Kabupaten Malang.
Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Tinggi pusat pemerintahan kecamatan (Kantor Camat) dari permukaan laut berkisar antara 240-1.299 meter dpl. Berdasarkan hasil pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang, pada Tahun 2009 suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 22,1oC hingga 26,8oC. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 69,0 persen hingga 87,0 persen dan curah hujan rata-rata berkisar antara 4 mm hingga 727,0 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan September, hasil pemantauan Pos Karangploso. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan Oktober, hasil pemantauan Pos Lanud A.R Saleh.

Kondisi Administratif

Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis ke dalam 3.133 RW dan 14.054 RT.
Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang ada sebagai pelaku maupun sebagai sasaran pembangunan. Salah satu tolok ukur kemampuan SDM adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kepala desa/lurah di Kabupaten Malang. Kepala desa dengan tingkat pendidikan SMP sekitar 24,10 persen, SMU sekitar 52,56 persen, Akademi 1,80 persen, dan Universitas 21,54 persen.

Kondisi Demografi

Dalam perencanaaan dan evaluasi pembangunan sangat dibutuhkan data mengenai kependudukan. Apalagi, jika dikaitkan dengan dwifungsi penduduk dalam pembangunan, yaitu sebagai fungsi subjek dan fungsi objek. Fungsi subjek bermakna bahwa penduduk adalah pelaku pembangunan, dan fungsi objek bermakna bahwa penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan. Kedua fungsi tadi harus berjalan seiring dan sejalan secara intergral.

Menurut hasil Susenas penduduk Kabupaten Malang tahun 2009 berjumlah 2.425.248 jiwa. Jumlah terserbut terdiri dari laki-laki 1.217.314 (50,19 persen) jiwa dan perempuan 1.207.934 (49,81 persen) jiwa. Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk Penduduk Intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 26,12 persen (dibawah 40 persen) dan umur tua (65+ tahun) sekitar 7,81 persen (dibawah 10 persen). Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka penduduk Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur median pada kelompok 30-34 tahun. Sementara umur median intermediate berada pada kisaran 20-30 tahun dan umur median muda adalah 20 tahun kebawah. Dengan komposisi umur produktif (15–64 tahun) sekitar 66,07 persen maka sumber daya manusia Kabupaten Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam publikasi kali ini BPS Kab Malang kembali bisa menampilkan data penduduk yang diambil dari registrasi. Perlu diinformasikan bahwa ada perbedaan jumlah penduduk hasil Susenas 2009 dengan data registrasi penduduk karena memang berbeda cara mendapatkannya. Menurut registrasi diantara 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebesar 154.354 jiwa dengan komposisi lakilaki 77.555 jiwa dan perempuan 76.799 jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 31.368 jiwa dengan komposisi laki-laki 15.760 jiwa dan perempuan 15.608 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2009 mencapai 810 jiwa/km2. Beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan tinggi diatas 2000 jiwa/km2 adalah Kecamatan Kepanjen dan Pakis. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan 1500-1999 jiwa/km2 adalah Kecamatan Turen, Sumberpucung dan Pakisaji. Selebihnya memiliki kepadatan dibawah 1500 jiwa/km2. Secara keseluruhan penyebaran penduduk Kabupaten Malang memiliki ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Gini sekitar 0,1201.

Salah satu masalah pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah ketersedian lapangan kerja bagi penduduknya. Ketersediaan lapangan kerja kerap tidak mencukupi kebutuhan. Berdasarkan data yang ada, pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri pada tahun 2009 mencapai 2.008 jiwa menurun sekitar 63,72 persen dibanding tahun 2008. Negara tujuan yang paling banyak diminati adalah Saudi Arabia yaitu sekitar 834 jiwa (41,53 persen) dan Hongkong yaitu sekitar 680 jiwa (33,86 persen). Jika dicermati pada tabel 3.3.1 maka asal TKI Kabupaten Malang Sebagian besar dari wilayah Malang Selatan. Kasus TKI yang banyak terjadi pada tahun 2009 adalah sakit yaitu sebanyak 3 kasus, meninggal sebanyak 3 kasus.
Jumlah pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2009 turun dari 4.625 menjadi 4.389 jiwa terdiri atas 2.162 laki-laki dan 2.227 perempuan. Sementara penempatan tenaga kerja meningkat menjadi 2.512 terdiri atas penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 163 jiwa, dan Antar Kerja Antar Negara 2.008 jiwa.

Kondisi Perekonomian

Pertanian

Perekonomian di Kabupaten Malang didukung dari sektor pertanian. Kabupaten Malang, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kabupaten Malang. Menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan lahan pertanian, yaitu sekitar 15,44 persen (49.522 hektar) merupakan lahan sawah, 31,11 persen (99.764 hektar) adalah tegal/ladang/kebun, 6,11 persen (19.578 hektar) adalah areal perkebunan dan 2,56 persen (6.404 hektar) adalah hutan.

Fasilitas jaringan irigasi telah banyak dibangun meliputi bendungan tetap, bangunan air, sumber air, pintu air dan saluran pembawa air yang diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan pengairan lahan sawah seluas 43.232 hektar (Dinas Pengairan). Sebagian besar jaringan irigasi merupakan irigasi teknis yang mengairi sekitar 27.838 hektar (64,39 persen) lahan sawah. Sedangkan irigasi semi teknis sekitar 6.179 hektar (14,29 persen) dan irigasi sederhana sekitar 9.215 hektar (21,31 persen). Menurut catatan Dinas Pengiran selama tahun 2009 tidak terjadi pengalihan fungsi (mutasi) lahan.

Produksi pangan terutama padi pada tahun 2009 mencapai 416.396 ton, meningkat dibanding tahun sebelumnya, bahkan dibanding tahun 2007. Produksi jagung dan ubikayu sebagai komoditi substitusinya juga mengalami kenaikan. Sementara itu, komoditi palawija lainnya seperti ubi jalar dan kedelai dan kacang tanah mngalami kenaikan pula. Kenaikan produksi padi pada tahun 2009 ternyata didukung oleh beberapa daerah penyangganya, bahkan diantaranya naik pesat, yaitu Kecamatan Dampit, Turen,Kepanjen dan Singosari. Sementara itu,daerah penyangga lainnya yang tetap memberikan andilnya adalah Kecamatan Donomulyo, Pagelaran, Sumberpucung dan Pakis.

Selain komoditi padi dan palawija, komoditi lain yang tercakup dalam tanaman bahan makanan (tabama) yang cukup potensi adalah komoditi hortikultura. Melihat kondisi alam Kabupaten Malang yang sejuk, maka wajar bila komiditi hotikultura cukup potensi. Menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, tercatat 18 komoditi sayuran dan 21 komoditi buah-buahan yang potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Malang. Produksi sayuran pada tahun 2009 umumnya meningkat, sedangkan produksi buah-buahan berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Beberapa komoditi perkebunan rakyat yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah cengkeh, kopi, tebu, kelapa, kapuk randu dan tembakau. Komoditi perkebunan rakyat umumnya terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan kecuali tebu, kapuk randu dan tembakau. Hampir semua komoditi perkebunan rakyat pada tahun 2009 produksinya meningkat kecuali produksi cengkeh dan produksi tebu.

Populasi dan produksi ternak (daging, telor dan susu) pada tahun 2009 umumnya meningkat. Ternak andalan Kabupaten Malang adalah ternak sapi, baik sapi perah maupun sapi potong. Populasi ternak sapi (perah dan potong) dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dari sekitar 55.833 ekor populasi sapi perah sekitar 21.857 ekor (39,15 persen) berada di Kecamatan Pujon. Sementara penyebaran ternak sapi potong cukup merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Perindustrian

Potensi pertambangan di Kabupaten Malang cukup besar baik dari sisi volume maupun variasi jenis mineral. Potensi yang cukup besar ini belum dapat digali dan dikembangkan. Hal ini terlihat dari selisih antara produksi dan potensi yang ada.
Sektor industri adalah sektor yang mampu memacu laju perekonomian suatu daerah, dan akan mampu memberikan nilai tambah dengan cepat, dan pada akhirnya akan memberikan income daerah melalui PAD-nya. Tidak semua daerah cocok dan kondusif untuk dijadikan kawasan industri. Banyak faktor yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sektor industri, diantaranya : ketersediaan sumber daya manusia yang handal, sumber daya alam, dan investasi yang cukup.

Beberapa kawasan di Kabupaten Malang posisinya cukup strategis untuk dijadikan kawasan industri, dimana ketersediaan tenaga kerja dan sarana angkutan/infrastruktur sangat mendukung. Namun demikian keberadaannya diharapkan tidak menggangu kelestarian ligkungan Kabupaten Malang, yang juga merupakan daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur.
Sejak tahun 1990 jumlah industri besar/sedang di Kabupaten Malang terus meningkat yang puncaknya tahun 1996. Tahun 1996 tersebut jumlah industry besar/sedang mencapai sekitar 197 perusahaan. Namun semenjak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah industri besar/sedang terus mengalami penurunan. Tahun 2000 jumlah industri besar/sedang yang masih survive/bertahan sekitar 153 perusahaan. Penurunan ini utamanya adalah disebabkan banyaknya industri besar yang tutup karena terpaan badai krisis. Sejak tahun 2001 sektor industri mulai bangkit, jumlah perusahaan industri besar/sedang naik menjadi 156 perusahaan. Kecenderungan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2006 mencapai 264 perusahaan. Namun pada 2007, kenaikan tersebut tertahan dan mengalami penurunan menjadi 214.

Dari sekitar 211 perusahaan industry pengolahan pada tahun 2008, menurut skalanya tercatat sekitar 44 industri besar dan 167 industri sedang. Sedangkan jika dilihat komposisi subsektornya maka sekitar 40,28 persen (85 unit usaha) merupakan industri makanan dan minuman. Sekitar 18,01 persen (38 unit usaha) merupakan industri barang-barang dari logam, mesin dan mesin perlengkapan. Sedangkan sisanyam adalah industri lainnya.
Perusahaan industri besar dan sedang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 38.667 orang dengan rincian sekitar 84,31 persen (32.601 orang) tenaga produksi dan 15,69 persen (6.066 orang) tenaga lainnya. Sedangkan jika dilihat komposisi penyerapan tenaga kerja menurut subsektornya maka sekitar 30,67 persen diserap oleh Subsektor industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau, 10,98 persen oleh industri kimia dan barangbarang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan barang-barang dari plastic dan sisanya oleh subsektor lainnya.

Perdagangan

Sektor perdagangan adalah sector tersier yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi sektor andalan suatu daerah. Sektor ini akan selalu menjadi wadah aktifitas rutin penduduk untuk penyediaan kebutuhan pangan ,sandang dan papan. Tersedianya bahan kebutuhan yang cukup, harga terjangkau dan relatif stabil adalah dambaan setiap penduduk.
Harga sembako bersumber dari Dinas Koperasi dan Indag Kabupaten Malang. Dari tahun ke tahun umumnya harga eceran komoditi yang tergabung kedalam Sembilan bahan pokok (sembako) mengalami peningkatan. Beberapa komoditi pangan yang harganya naik tajam (>20 persen) adalah minyak tanah, wortel, kentang, dan daging ayam. Sedangkan harga beras naik sekitar 3,64 persen, gula pasir 18,31 persen dan tepung terigu 14,29 persen. Komoditi sandang diwakili tekstil kembang dan batik. Harga tekstil kembang naik 13,04 persen, sementara harga batik sekitar 14,50 persen. Komoditi papan diwakili semen dan seng gelombang. Harga semen naik sekitar 3,53 persen sedang seng gelombang relatif stabil.

Persediaan bahan pangan utama yang ada di gudang Bulog, menurut laporan Bulog Sub Divre VII Malang masih baik, yaitu mencapai 75.907 ton beras. Pengisian lumbung tersebut terjadi selama sebelas bulan yaitu selama periode bulan Pebruari s/d Desember 2009. Pengisian lumbung sedemikian itu ternyata sebagian besar dipasok melalui pengadaan Non-KUD.

Ekspor Kabupaten Malang Pada Tahun 2009 mengalami kenaikan volume, dan nilainya. Nilai ekspor tahun 2009 mencapai US$ 271.909.691,89 atau naik sekitar 2,18 persen dibanding tahun lalu. Jika dilihat berdasarkan negara tujuan ekspor maka empat negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika, Jepang, Malaysia, Inggris Raya dan Australia. Sementara Amerika, yang pada tahun lalu menempati urutan pertama, pada periode ini tetap sebagai negara tujuan ekspor terbesar. Komoditi ekspor terbesar dari Kabupaten Malang adalah kantong plastik, kopi dan udang, disusul kabinet audio/TV pada urutan keempat. Nilai Impor pada tahun 2009, mengalami penurunan sekitar 13,50 persen dibanding tahun lalu. Hal ini disebabkan adanya penurunan negara asal , jenis dan variasi komoditi impor. Sejalan dengan penurunan impor, jumlah perusahaan importir di Kabupaten Malang mengalami penurunan

Pendapatan Regional

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Hal ini ditunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Malang pada tahun 2007 mampu tumbuh 6,09 persen, dan pada tahun 2008 menurun menjadi 5,76 persen. Pada tahun 2009 laju pertumbuhannya melemah kembali yaitu menjadi 5,16 persen. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tiga sektor dominan sebagai pemicu roda perekonomian di Kabupaten Malang (dengan kontribusi terhadap total PDRB masing-masing sebesar 28,77 persen, 20,28 persen dan 23,72 persen pada tahun 2009, adalah sektor pertanian, sektor biasanya digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah.

Pada tahun 2009 PDRB ADHB meningkatan sebesar 10,80 persen dari tahun 2008. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 2,425,311 jiwa sebagai faktor pembagi nilai PDRB diatas, maka dapat diketahui besarnya PDRB per kapita yaitu sebesar 10,399.851 rupiah. Jika dibanding dengan PDRB ADHB per kapita tahun 2008 yang sebesar 9,430.802 rupiah maka terjadi kenaikan sebesar 10,28 persen.

Sedangkan apabila kita lihat PDRB ADHK, maka pada tahun 2009 PDRB ADHK mengalami kenaikan 5,16 persen. Kenaikan sebesar itu jauh lebih tinggi disbanding kenaikan penduduk pertengahan tahunnya yang sebesar 0,48 persen yaitu dari 2.413.779 jiwa pada tahun 2008 menjadi 2.413.779 jiwa pada tahun 2009. Dengan kata lain tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih tinggi disbanding tingkat pertumbuhan penduduknya. Hal ini berindikasi bahwa tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Malang semakin meningkat.

Kondisi Infrastruktur

Seiring dengan semakin meningkatkan pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional jalan propinsi dan kotamadya harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 1.903,19 Km, terbagi atas jalan negara sepanjang 115,63 Km, jalan propinsi sepanjang 118,80 km dan jalan Kabupaten 1.668,76 km.
Jika diamati menurut jenis permukaan, jalan aspal merupakan proporsi terbesar dibanding dengan jalan non aspal yaitu dengan komposisi sebesar 93,58 persen dari total panjang jalan. Berikutnya berupa kerikil sebesar 6,29 persen.

Sejalan hal tersebut pemerintah juga terus meningkatkan sarana dan prasarana fisik beserta tenaga guru hingga pelosok desa. Gambaran nyata tentang jumlah sekolah, guru dan murid negeri dan swasta pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Malang.
Pada tahun 2009 terdapat penambahan jumlah Sekolah Taman Kanakkanak (TK), yang diimbangi dengan penambahan jumlah guru. Hal ini menunjukkan keseriusan di bidang pendidikan pra sekolah. Diharapkan dengan adanya penambahan jumlah sekolah dan guru maka kebutuhan akan pendidikan pra sekolah yang layak akan terpenuhi.

Sejalan dengan perkembangan TK, Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2009 jumlah SD juga meningkat. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan guru dan murid. Jumlah guru dan murid malah mengalami penurunan. Wajib belajar sembilan tahun sudah meluas di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari data tahun 2009 bahwa jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), guru dan murid mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding data tahun 2008. Demikian juga untuk Sekolah Menengah Atas Umum (SMU) dan Kejuruan (SMK) menunjukkan gejala yang sama dengan perkembangan SMP.

Download : DOC  PDF

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)