SAMBAS

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL Pertanian Terpadu | Evaluasi

Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah 6.395,70 km2 atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat). Kabupaten ini terletak di bagian pantai barat dan paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan panjang pantai +128,5 km dan berbatasan dengan Negara Malaysia dengan panjang perbatasan negara +97 km.

Kabupaten Sambas terletak di antara 1’23″” LU dan 108’39″” BT dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

  • Utara : Sarawak, Malaysia Timur
  • Selatan : Kota Singkawang
  • Barat : Selat Karimata, Laut Cina Selatan
  • Timur : Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Sambas termasuk daerah beriklim tropis dengan curah hujan bulanan rata-rata 187.348 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 11 hari/bulan. Curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan September sampai dengan Januari dan curah hujan terendah antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 22,9oC. Sampai 31,05oC. Suhu udara terendah 21,2oC terjadi pada bulan Agustus dan yang tertinggi 33,0oC pada bulan Juli. Kelembaban udara relatif 81-90%, tekanan udara 1,001-1,01/Hm Bar, kecepatan angin 155-173 km/hari, elipasi sinar matahari 50.73%, penguapan (evaporasi ) harian antara 4,2-5,9 Hm dan evapotranspirasi bulanan 134,7-171,4 mm.

Kondisi topografi Kabupaten Sambas relatif tidak rata (datar ke berbukit-bukit) dengan jenis tanah di daerah datar meliputi jenis Organosol, Aluvial dan Podsolik Merah Kuning (PMK) sedangkan di daerah berbukit dan bergunung meliputi jenis tanah Latosol dan Podsolik Merah Kuning (PMK). Sementara itu, bedasarkan ketinggian di atas permukaan laut wilayah ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

  • Ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut terdapat di kecamatan: Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh, dan Teluk Keramat.
  • Ketinggian 8-25 m di atas permukaan laut terdapat di kecamatan: Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, dan Teluk Keramat.
  • Ketinggian 26-100 m di atas permukaan laut terdapat di kecamatan: Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat, dan Paloh.

Wilayah ini juga dialiri banyak sungai dan secara umum memiliki 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total hamparan 516.200 ha, yang meliputi: (a) DAS Paloh: 64.375 ha, (b) DAS Sambas: 258.700 ha, dan (c) DAS Sebangkau: 193.125 ha.

Kondisi Administratif

Kabupaten Sambas adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya wilayah Kabupaten Sambas sejak tahun 1960 adalah meliputi juga Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dimana pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Wilayah administratif Kabupaten Sambas meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu : Sambas, Selakau, Pemangkat, Tebas, Jawai, Teluk Keramat, Sejangkung, Paloh, Subah, Sajingan Besar, Galing, Tekarang, Semparuk, Jawai Selatan, Sebawi, Sajad, Tangaran, Selakau Timur, Salatiga. Keseluruhan wilayah kecamatan tersebut dibagi lagi menjadi 183 desa.

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Sambas pada tahun 2009 sebanyak 496.464 jiwa. Sementara itu berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010 berjumlah 496.116 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 244.569 jiwa dan penduduk perempuan 251.547 jiwa dengan kepadatan rata-rata 77,32 jiwa/km2. Penduduk di wilayah ini terdiri dari Suku Dayak, Melayu Sambas, China Hakka dan lain-lain. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2004 adalah 18.005 Kepala Keluarga miskin dengan jumlah 74.968 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk di Kabupaten Sambas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas

TAHUN 2009 2008 2007 2006 2005
Jumlah Pria (jiwa) 241.959 247.298 244.919 244.506 242.092
Jumlah Wanita (jiwa) 254.505 243.779 240.527 236.362 234.191
Total (jiwa) 496.464 491.077 485.446 480.868 476.283
Pertumbuhan Penduduk (%) 1 1 1 1
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) 76

 

Sementara itu, kondisi demografi yang didasarkan pada mata pencaharian penduduk menurut sektor adalah :

  • Pertanian : 207.350 orang
  • Industri Pengolahan : 152.028 orang
  • Listrik, gas, dan air : 9.053 orang
  • Bangunan : 28.308 orang
  • Perdagangan : 34.695 orang
  • Perhubungan : 2.874 orang
  • Keuangan : 9.723 orang
  • Jasa kemasyarakatan lainnya : 34.678 orang

Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian di Kabupaten Sambas dapat dilihat dari tingkat pendapatan daerah yang diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2003 dapat dilihat keadaan perekonomian Kabupaten Sambas, yaitu: (a) PAD sebesar Rp. 16.350.041.018,-, (b) Pendapatan per kapita sebesar Rp. 3.419.922,-, (c) Pajak bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 8.560.013.046,-, dan (d) Upah minimum regional (UMR) sebesar Rp .400.000,-.

Sementara itu, PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 12,99 persen dari 4.152,70 milliar rupiah pada tahun 2007 menjadi 4.692,01 milliar rupiah pada tahun 2008. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai tambah pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air bersih serta sektor jasa masing-masing sebesar 26,23 persen, 16,23 persen dan 18,78 persen. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2007 mencapai 2.491,36 milliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 2.629,92 milliar rupiah pada tahun 2008 atau naik sekitar 5,56 persen.

Pada tahun 2007, kontribusi dari sektor pertanian sebesar 43,09 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,90 persen, sektor industri sebesar 10,53 persen dan sektor lainnya 17,48 persen. Pada tahun 2008, struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 42,58 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,87 persen, sektor industri sebesar 10,59 persen dan sektor lainnya 17,96 persen.

Kondisi Infrastruktur

Sebagaimana kabupaten di daerah perbatasan di Indonesia, kondisi infrastruktur di Kabupaten Sambas masih sangat minim. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur transportasi, selain pembangunan jalan di Kabupaten Sambas juga terdapat Bandara Paloh yang memilki panjang landasan/arah /PCN : 750 x 23 m / 05-23 / 5 FCZU. Bandara ini hanya mampu untuk mendaratkan pesawat jenisDHC-6 dengan terminal domestik yang dapat menampung 50 orang. Sementara itu untuk transportasi laut, di kabupaten ini memiliki dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Merbau Paloh dengan satu dermaga yang memiliki panjang 70 m dan Pelabuhan Sintete yang memiliki satu dermaga.

Download : DOC  PDF

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)