SERGAI

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL AgroEkowisata | RKTL Minapolitan

Kondisi Geografi dan Iklim

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 2o57″” Lintang Utara, 3o16″” Lintang Selatan, 98o33″” Bujur Timur, 99o27″” Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0-500 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki iklim tropis dimana kondisi iklimnya hampir sama dengan Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten induk. Pengamatan Stasiun Sampali menunjukkan rata-rata kelembapan udara per bulan sekitar 79%, curah hujan berkisar antara 120 sampai dengan 331 mm perbulan dengan periodik tertinggi pada bulan September 2006, hari hujan per bulan berkisar 8-20 hari dengan periode hari hujan yang besar pada bulan Mei-Juni 2006. Rata-rata kecepatan angin berkisar 0,42 m/dt dengan tingkat penguapan sekitar 3,9 mm/hari dengan temperatur udara per bulan minimum 22,2oC dan maksimum 31,9oC.

Kondisi Administratif

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.900,22 Km2 yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan Definitif. Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun, serta sebelah barat dengan Kabupaten Deli Serdang.

Kecamatan yang paling banyak jumlah desa/kelurahan adalah kecamatan Perbaungan dan Dolok Masihul yaitu sebanyak 28 desa/kelurahan dan kecamatan yang paling sedikit jumlah desa/kelurahannya adalah kecamatan Bandar Khalipah sebanyak 5 desa/kelurahan. Kabupaten Serdang Bedagai didiami oleh penduduk dari beragam etnis/suku bangsa, agama dan budaya. Suku-suku tersebut antara lain Karo, Melayu, Tapanuli, Simalungun, Jawa dan lain-lain.

Kondisi Demografi

Kabupaten Serdang Bedagaimerupakan Kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007 berjumlah 618.656 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 311.998 jiwa dan perempuan 306.658 jiwa. Jumlah rumah tangga mencapai 142.220 RT dan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 orang.

Kepadatan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007 adalah sebasar 351 jiwa/km2. Kepadatan penduduk terbesar adalah dikecamatan Perbaungan yaitu sebesar 888 jiwa/km2, disusul kecamatan Teluk Mengkudu 630 jiwa/km2, Sei Bamban 587 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Kotarih 109 jiwa/km2, dan Kecamatan Bintang Bayu 131 jiwa/Km2.

Ditinjau dari segi persebaran penduduk, jumlah penduduk terbesar adalah di kecamatan Perbaungan yaitu sebesar 99.118 jiwa atau sebesar 16,02 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Serdang Bedagai. Jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Kotarih yaitu sebesar 8.483 jiwa atau 1,37 persen.

Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 31,28 persen, 15-64 tahun sebesar 64,56 persen, dan 64 tahun keatas sebesar 4,16 persen yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 54,89 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 55 orang penduduk usia non produktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan angkatan kerja sebanyak 265.354 orang, terdiri dari 241.190 orang berstatus bekerja dan 24.164 orang yang menganggur. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 64,82 persen dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 9,11 persen. Banyaknya pencari kerja yang terdaftar tahun 2007 sebanyak 1.392 orang dan 100 orang diantaranya sudah ditempatkan.

Kondisi Perekonomian

Pertanian

Perekonomian di Kabupaten Sergai didukung dari sektor pertanian. Pada tahun 2006 produksi padi (sawah + ladang) di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan sebesar 17,39 persen, yaitu dari 310.824 ton di tahun 2005 menjadi 364.889 ton. Rata-rata produksi mengalami kenaikan dari 46 Kw/Ha menjadi 48,16 Kw/Ha. Komoditi palawija yang terdiri dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah pada tahun 2006 mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan baik luas panen, rata-rata produksi dan produksinya. Tanaman jagung mengalami penurunan luas panen dari 6.747 Ha menjadi 5.070 Ha atau turun sebesar 24,85 persen.

Tanaman ubi kayu mengalami kenaikan luas panen sebesar 40,8 persen dari 7.639 Ha menjadi 10.756 Ha pada tahun 2006. Rata-rata produksinya meningkat dari 221,47 Kw/Ha menjadi 221,86 Kw/Ha, demikian juga produksinya naik 19,92 persen dari 198.985 ton pada tahun 2005 menjadi 238.628 ton pada tahun 2006. Tanaman kacang kedele mengalami penurunan drastis luas panen sebesar 77,01 persen yaitu 2,523 Ha pada tahun 2005 menjadi 580 Ha pada tahun 2006. Rata-rata produksi turun dari 14,51 Kw/Ha menjadi 14,44 Kw/Ha. Produksinya mengalami penurunan dari 3.306 ton pada tahun 2005 menjadi 837,36 ton pada tahun 2006. Tanaman kacang hijau mengalami penurunan baik luas panen maupun produksinya. Luas panen kacang hijau tahun 2005 sebesar 706 Ha turun menjadi 506 Ha di tahun 2006 dan produksinya turun 26,28 persen, yakni dari 665 ton menjadi 490,22 ton.

Jenis komoditi peternakan terbesar yang dihasilkan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sapi potong, kambing, dan ayam unggas. Jumlah nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2007 adalah 12.562 orang yang terdiri dari 9.591 nelayan penuh dan 2.971 nelayan sambilan. Produksi ikan di kabupaten Serdang Bedagai tahun 2007 adalah 1795,51 ton yang terdiri dari 43,478 ton perikanan perairan umum, 1.748,8 ton perikanan air tawar dan 3,233 ton air payau.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu sentra perkebunan di Sumatera Utara. Komoditi penting yang dihasilkan adalah karet, kelapa dan kelapa sawit. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki hutan lindung seluas 1.055,37 Ha, hutan produksi terbatas 7.601,08 Ha dan hutan produksi seluas 20.237.1 Ha.

Perindustrian

Di Indonesia, industri pengolahan dikelompokkan menurut jumlah tenaga kerjanya yaitu industri skala besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Data mengenai industri besar dan sedang (IBS) dikumpulkan oleh BPS melalui survey setiap tahun. Pada tahun 2007, jumlah perusahaan sektor industri yang terdaftar ada sebanyak 858 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 6.201 orang. Nilai investasi industri pati ubi kayu pada tahun 2007 sebesar 15,2 milyar rupiah dengan nilai produksi sebesar 100 milyar. Industri penggergajian kayu, nilai produksinya mencapai 36,75 milyar rupiah dan nilai investasi sebesar 1,05 milyar rupiah.

Jumlah gilingan padi di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 206 unit. Kecamatan Perbaungan memiliki jumlah gilingan paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 34 unit. Kapasitas gilingan seluruh Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 6.965,5 PK.

Perdagangan

Dalam bidang perdagangan dapat dilihat bahwa SIUP yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengalami kenaikan yaitu dari 61 SIUP tahun 2002 menjadi 71 SIUP pada tahun 2003 atau naik sebesar 16,39 persen. Namun pada tahun 2004 meningkat lagi sebesar 109,86 persen atau naik dari 71 SIUP pada tahun 2003 menjadi 149 SIUP pada tahun 2004. Dan data tahun 2006 naik menjadi 760 SIUP atau meningkat sebesarm 199 persen dari tahun 2005 (254 SIUP).

Pada tahun 2007 jumlah SIUP menjadi 790. Jika dilihat dari jumlah penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2007 terlihat TDP yang diterbitkan dapat dirinci 635 yang berkategori baru. Jumlah TDP yang diterbitkan untuk PT/CV sebanyak 114 buah, untuk FA/Kop sebanyak 11 buah dan untuk PO/Bul sebanyak 510 buah. Banyaknya usaha sector perdagangan di Kabupaten Serdang Bedagai hasil Sensus Ekonomi 2006 menunjukkan bahwa jumlah perdagangan besar & eceran sebanyak 23.664 usaha.

Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada tahun 2007 PDRB Kabupaten Serdang Bedagai atas dasar harga berlaku (adhb) mencapai Rp. 6.429,01 milyar. Sektor pertanian merupakan kontributor utama yang memberikan peranan sebesar 40,97 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri (19,48 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (14,90 persen) dan sector jasa-jasa (9,49 persen). Sedangkan sektorsektor lainnya menyumbang kontribusi sebesar 15,16 persen.

Berdasarkan harga konstan (adhk) tahun 2000, PDRB Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2007 mencapai Rp. 3.814,43 milyar. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 6,25 persen. Pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada sector pertambangan dan Penggalian.
PDRB Perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2007 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita adhb tahun 2007 sebesar Rp. 10.391.898, meningkat dari Rp. 9.385.791 tahun 2006. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 juga meningkat, dari Rp. 5.927.942 tahun 2006 menjadi Rp. 6.165.678 pada tahun 2007.

Kondisi Infrastruktur

Jalan merupakan sarana yang penting untuk memperlancar dan mendorong roda perekonomian. Kondisi jalan yang baik akan meningkatkan mobilitas penduduk dan distribusi barangbarang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di seluruh Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007 mencapai 2.360,28 km yang terbagi atas jalan negara 92,59 km, jalan propinsi 126,14 km dan jalan kabupaten 2.141,55 km. Setiap tahunnya baik prasarana jalan maupun jembatan selalu mendapatkan prioritas untuk perbaikan dengan menggunakan berbagai sumber dana yang tersedia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan masyarakat adalah dengan menyediakan sarana fisik pendidikan dan jumlah guru yang memadai. Pada tahun 2007 terdapat 471 Sekolah Dasar (SD) Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdapat 85 sekolah, sementara itu untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) terdapat 37 sekolah. Pada tahun yang sama, SLTA Kejuruan terdapat 27 sekolah. Selain itu, di Kabupaten Serdang Bedagai juga terdapat sekolah agama yang setara dengan sekolah umum yaitu : 26 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 56 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 21 Madrasah Aliyah (MA).

Sarana kesehatan di tingkat kecamatan dan pedesaan cukup memadai. Pada tahun 2007 tercatat 4 rumah sakit, 17 puskesmas, 69 puskesmas pembantu dan 167 balai pengobatan swasta. Tenaga kesehatan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai baik negeri maupun swasta ada 93 dokter umum, 25 dokter spesialis, 6 dokter gigi, 284 perawat dan 213 bidan. Jumlah sarana ibadah yang ada di Serdang Bedagai antara lain Mesjid sebanyak 546 buah, Mushollah/Langgar 227 buah, Gereja 381 buah, Kuil 1 buah dan Vihara 20 buah.

Download : DOC  PDF

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)