PKPBM SERGAI : Pelaksanaan Kegiatan

Link : Gambaran Umum | Kegiatan | RKTL AgroEkowisata | RKTL Minapolitan

Lokasi, Waktu dan Personalia Kegiatan

Kegiatan Pelatihan PKPBM di Kabupaten Serdang Bedagai (biasa juga disebut : Sergai) dilaksanakan di Pantai Cermin Theme Park Resort-Perbaungan. Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 24-28 April 2011 yang dihadiri oleh:

  1. Fasilitator PSP3-IPB dan PMD-Kemendagri RI terdiri dari : Umi Farida, SPt, MSi; Drs. Wawan Munawar Khalid, MSi; Ir. Yoyoh Indaryanti, MSi; M. Syafar Supardjan, SE;
  2. Panitia Teknis dari BPMD Kabupaten Serdang Bedagai.
  3. Peserta pelatihan yang terdiri dari aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjumlah 35 orang berasal dari 4 desa (Desa Lubuk Bayas, Lubuk Rotan, Sei Nagalawan, Kota galuh) dan 1 kelurahan (Kelurahan Tualang) di Kecamatan Perbaungan.
  4. Peserta Rapat Koordinasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Serdang Bedagai

Pembukaan Pelatihan

Acara pembukaan pelatihan PKPBM di Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan pada hari Senin, 25 April 2011, jam 09.00-10.00 WIB bertempat di Pantai Cermin Theme Park Resort, dengan agenda acara :

  1. Pembacaan Doa
  2. Laporan Penyelenggara Kegiatan Pelatihan PKPBM oleh Drs. Wawan Munawar Khalid, MSi:
  3. Pelatihan PKPBM tahun 2011 merupakan kegiatan lanjutan dari pelatihan PKPBM tahun yang lalu.
  4. Pelatihan ini menjadi kegiatan penting terutama untuk pencerahan bagi aparatur desa sesuai Permendagri 51/2007.
  5. Pengarahan dari Ditjen PMD disampaikan oleh Umi Farida, SPt, MSi, dengan pointers antara lain :
    • Titik berat dari pelaksanaan pelatihan PKPBM tahun 2011 ini adalah pada PLA (Participatory Learning Action) untuk evaluasi RKTL yang sudah dibuat tahun lalu.
    • Pelatihan tahun ini memfokuskan pada pendalaman materi.
  6. Sambutan dan Pembukaan disampaikan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Serdang Bedagai, dengan pointer antara lain :
    • Salam dan permohonan maaf dari Bupati karena beliau ada acara di provinsi yang tidak bisa diwakilkan.
    • Tujuan dari pelatihan ini adalah sebagai media menyatukan persepsi dan pembelajaran
    • Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai potensi di sektor perikanan dan kelautan secara terpadu atau minapolitan berdasar SK Bupati untuk pengelolaan kawasan.
    • Pembangunan Kawasan Pedesaan melalui pengembangan kawasan terhadap potensi yang ada, untuk itu perlu ada Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk merevitalisasi fungsi kawasan.
    • Perlu ada upaya yang lebih besar untuk keberlanjutan program, dan salah satu upaya adalah pemaparan usulan program oleh perwakilan peserta pelatihan pada acara Rapat Kerja SKPD hari Rabu yang akan datang.
    • Kegiatan pelatihan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pelatihan tahun lalu, dengan fokus untuk lebih mendetailkan.
    • PKPBM diharapkan merencanakan kegiatan untuk kesamaan dalam kawasan dan mensinergikan dengan RPJMDES
    • Pendanaan APBN, PNPM, ADD perlu disinergikan supaya tidak ada usulan yang tumpang tindih. Diharapkan hasil atau output dari pelatihan ini dapat disampaikan supaya dapat ditindaklanjuti oleh SKPD.
    • Serdang Bedagai tetap mengacu pada UU yang lama, sehingga ditetapkan melalui Perda tetap menggunakan LKMD sebagai bagian utuh lembaga di desa dan bukan lembaga LPM karena berkonotasi LSM.
    • PNPM sejauh ini tidak melibatkan LKMD.
    • Untuk SKPD yang hadir pada acara pembukaan ini diharapkan memperkuat hasil pelatihan tahun lalu untuk meredam keinginan masyarakat dari desa.
    • Diharapkan hasil pelatihan kali ini bisa menggali dan memperkuat dan mensinergikan dengan RPJMDes. Saat ini sedang revisi RPJM, oleh karenanya manfaatkan kesempatan pelatihan ini.
    • BKAD memiliki peran penting untuk mensinergikan hubungan antar desa dalam satu kawasan.
    • Pada Rakor SKPD, diharapkan dapat diminta komitmennya.
    • Pertemuan ini mahal dan diharapkan akan berjalan 3 tahun berturut-turut dari dana APBN. Ini juga merupakan perjuangan Bupati dan Wakil Bupati untuk mensinergikan program-program pembangunan di Sergai ini dengan kegiatan dan program-program di tingkat pusat (khususnya Kementrian Dalam Negeri).
    • Lingkup wilayah di Sergai ini sangat besar ada 273 desa, 17 kecamatan, 1221 dusun dan 37 lingkungan sehingga rentang kendali sangat luas. Oleh karenanya bantuan fasilitas penguatan kapasitas aparat/tokoh desa menjadi penting.
    • PNPM sampai saat ini masih banyak ketidakjelasan.
    • Berharap kegiatan ini dapat lebih besar memberi kontribusi kepada pembangunan di desa, meningkatkan peran kawasan, dan terkait dana bantuan yang akan diluncurkan perlu diperhatikan “”mau diapakan bantuan?”” Dana bantuan hanya untuk stimulan atau rangsangan untuk keberlanjutan.
    • Tugas aparat desa itu berat dalam musyawarah dan mensinergikan dengan program SKPD terkait. Semoga berkesinambungan.
    • Dengan komitmen dan disesuaikan dengan visi-misi daerah, bagaimana kita mewujudkan PKPBM.
    • Pelatihan tahun ini diusahakan bisa menjadi lebih fokus sehingga bisa lebih tahu apa yang kita perankan, bagaimana mensinergikan dengan hasil Musrenbang.
    • Melalui RPJM diharapkan menjadi satu pintu perencanaan menjadi dokumen perencanaan sehingga usulan-usulan bisa dituntaskan menjadi suatu formulasi dokumen usulan/perencanaan.
    • Untuk Panitia Daerah, persiapan Raker SKPD minta para SKPD yang diundang membawa dokumen RPJMD.
    • Pelatihan 2 hari sebenarnya kurang memadai, tapi cukup memadai sebagai upaya kita mensinergikan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan.
    • Mohon koordinasi, usulan yang bisa ditindaklanjuti oleh SKPD adalah untuk kemajuan desa.
    • Pemilik program yang diusulkan melalui kegiatan PKPBM ini adalah masyarakat karena berbasis masyarakat supaya pembangunan bisa dilaksanakan sungguh-sungguh.
    • Atas nama pimpinan Pemerintah Daerah Serdang Bedagai mengucapkan terima kasih kepada Ditjen PMD atau yang mewakili, panitia daerah, fasilitator dan para peserta sekalian.

Pengantar Pelatihan

Paparan pengantar pelatihan dijelaskan oleh Ir. Yoyoh Indaryanti, M.Si selama setengah jam (10.00-10.30 WIB). Pengantar teknis pelatihan ini bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pelatihan PKPBM lanjutan, metode proses pelatihan yang akan berlangsung dan materi pelatihan yang akan disampaikan.

Setelah pengantar pelatihan disampaikan, fasilitator memperkenalkan tim kerjasama Ditjen PMD dan PSP3-IPB yang akan memfasilitasi kegiatan pelatihan PKPBM tahun 2011 kepada para peserta. Setelah itu dilakukan pemilihan Ketua Kelas yang diharapkan menjadi penanggung jawab selama proses pelatihan berlangsung, terutama terkait dengan kedisiplinan dan ketertiban para peserta. Diskusi antara fasilitator dan para peserta menghasilkan beberapa kesepakatan yang sebenarnya sama dengan kesepakatan yang dibuat pada saat pelatihan PKPBM tahun 2010, yaitu :

  • Ketua Kelas : Drs. Suroto
  • Aturan Kelas : Dilarang merokok dalam kelas; HP harap disilent/nada getar selama dalam kelas; Keterlambatan masuk kelas 15 menit; Keluar harus minta izin minimal kepada ketua kelas
  • Yel-yel : PKPBM yes; PKPBM yes, yes, yes.

Download : DOC  PDF

 

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)