Gowa

KEGIATAN
Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)

LOKASI
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

WAKTU PELAKSANAAN
17 – 20 September 2012

TEMPAT PELAKSANAAN
Hotel Celebes Indah-Makassar

FASILITATOR

  1. Direktorat Jenderal PMD-Kementerian Dalam Negeri RI
  2. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) – IPB
    PESERTA Aparat desa, kader pemberdayaan masyarakat, dan tokoh masyarakat sebanyak 40 orang dari lima desa di Kecamatan Tombolo Pao, yaitu: Desa Tonasa, Desa Erelembang, Desa Pao, Desa Bolaromang, dan Desa Kanreapia.

Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai tindakan sosial dimana sebuah komunitas didorong untuk mampu mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif professional. Sebuah proses yang juga dikenal sebagai pendampingan sosial.

Dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan kawasan perdesaan telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Terbitnya Permendagri tersebut didasari pemikiran bahwa pembangunan desa masih perlu digagas dalam kerangka memacu pertumbuhan ekonomi yang prosesnya diikuti oleh perbaikan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dapat ditunjukkan bahwa tidaklah sedikit rumusan kebijakan yang menyebutkan pengembangan masyarakat dan desa dalam kerangka desentralisasi pembangunan. Namun kenyataannya, masyarakat, desa dan perdesaan belum juga berkembang secara optimal. Padahal, perdesaan sebagai identitas kawasan dengan masyarakat yang ada di dalamnya merupakan bagian terbesar dari republik ini. Oleh karenanya, kedudukannya pun strategis dalam kerangka upaya menguatkan sistem pembangunan nasional secara utuh.

Sebagai langkah aksi implementasi Permendagri Nomor 51 Tahun 2007, maka telah ditetapkan kawasan percontohan PKPBM yang meliputi 30 kabupaten di Indonesia, dimana lokasi tersebut mempunyai permasalahan diantaranya: pengangguran, ketidakberdayaan dalam mengidentifikasi potensi kawasan, kemiskinan dan kerusakan serta kualitas lingkungan yang sangat rendah. Dari 30 kabupaten tersebut, terdapat 9 kabupaten lokasi PKPBM tahap ketiga, 11 kabupaten lokasi PKPBM tahap kedua, dan 10 kabupaten lokasi PKPBM tahap kesatu. Kabupaten-kabupaten tersebut dipilih menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan PKPBM karena memiliki potensi yang cukup baik dan berragam untuk dijadikan kawasan pengembangan perdesaan berbasis masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten-kabupaten tersebut cukup responsif dan aktif dalam mendampingi masyarakatnya dan terbuka terhadap kegiatan yang ditawarkan dari pusat.

Tujuan Kegiatan

Tujuan diadakannya pelatihan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) adalah:

  1. Membangun kesepahaman bersama memahami pentingnya perubahan pola pikir dan membangun desa dengan pendekatan alternatif PKPBM;
  2. Membangun pemahaman tentang cara mengorganisir terlaksananya PKPBM melalui aparatur desa;
  3. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola program-program pembangunan berbasis PKPBM;
  4. Meningkatkan kemampuan aparatur desa mengintegrasikan gagasan kebijakan PKBM menjadi program operasional pembangunan desa; dan
  5. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah mengembangkan teknik pengelolaan kolaboratif untuk mensinergikan antar program pembangunan.

Metode

Kegiatan pelatihan PKPBM dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa (andragogy) yaitu prinsip pendidikan yang mengacu pada keyakinan bahwa warga belajar (peserta pelatihan) yang terdiri dari orang dewasa adalah warga yang telah mempunyai pengalaman hidup, terutama pengalaman belajar, pengalaman bekerja dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Pengalaman para peserta yang sangat bervariasi ini, dimanfaatkan sebagai sumber belajar, sehingga materi belajar tidak terbatas pada modul yang disiapkan oleh Tim Pelatih dan Nara Sumber. Dengan demikian, maka sumber belajar menjadi lebih lengkap dan lebih mendekati kenyataan di lapangan, karena paling sedikit akan mempunyai 3 sumber belajar, yaitu pengalaman peserta pelatihan, modul pelatihan, dan para pelatih/narasumber.

Untuk dapat memanfaatkan informasi yang bervariasi dari sumber-sumber belajar tersebut, maka pelatihan ini dalam proses belajarnya akan menggunakan pendekatan kritis-partisipatif (Participatory Approach). Pendekaatan ini dipilih untuk dapat menjamin interaksi positif dalam proses pertukaran informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pengembangan sikap para peserta. Lebih dari itu, pendekatan ini memungkinkan para peserta pelatihan secara konstruktifis dapat melakukan kritik atas pengetahuan dan pengalamannya selama ini sehingga terbuka ruang-ruang refleksi yang lebih terbuka.

Materi

Substansi yang akan disajikan selama berlangsungnya pelatihan dikelompokkan ke dalam lima materi, yakni:

  1. Materi 1: Perubahan Pola Pikir dan Strategi Pembangunan sebagai Syarat Utama Menuju Konsep PKPBM
  2. Materi 2: Pembangunan Tata Ruang Kawasan Perdesaan Partisipatif
  3. Materi 3: Menghubungkan Kerjasama Antar Desa: Pengembangan Infrastruktur
  4. Materi 4: Pengembangan dan Kemitraan Kelembagaan PKPBM, dan
  5. Materi 5: Pembuatan Rencana Aksi (RKTL)

Proses Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan Program PKPBM Tahap I di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012, Tim Fasilitator dari Direktorat Jenderal PMD-Kementerian Dalam Negeri RI dan PSP3-IPB melaksanakan kegiatan Pelatihan Masyarakat selama 4 hari, 17-20 September 2012 di Hotel Celebes Indah-Makassar.

Di hari pertama, berisi tiga kegiatan utama, yaitu: 1) Registrasi peserta, 2) Pembukaan, dan 3) Pengantar pelatihan. Acara pembukaan pelatihan terdiri dari: Pembukaan oleh MC, Laporan panitia penyelenggara, Sambutan perwakilan Ditjen PMD, Sambutan Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa-BPMD, dan Pembacaan do’a. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa-BPMD Kabupaten Gowa (Drs. Ahmad Wahid) dan Sambutan perwakilan dari Ditjen PMD disampaikan oleh Dani Usadi, MT. Kegiatan selanjutnya difasilitasi oleh Tim PSP3 IPB yaitu M.Syafar Supardjan, S.E, M.Kesos dan Nasyi’ah Prasetyaningsih, S.P.

2012-Gowa-Foto

Hari kedua, dilaksanakan tiga kegiatan, yaitu: 1) Paparan dan Diskusi Materi 1; 2) Paparan dan Diskusi Materi 2 dan 3; dan 3) Paparan dan Diskusi Materi 4. Setelah fasilitator menyampaikan paparan materi, peserta pelatihan melakukan kegiatan diskusi dan presentasi kelompok untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa; serta membuat peta desa dan kawasan. Kegiatan diakhiri dengan diskusi untuk merumuskan nama kawasan. Dalam diskusi muncul isu dan kesepakatan bersama untuk mengusulkan pengembangan kawasan yaitu “Kawasan Agrowisata Sayur Mayur dan Markisa Didukung Ternak Sapi”.

Hari ketiga dilaksanakan tiga kegiatan, yaitu: 1) Paparan Narasumber, 2) Paparan dan Diskusi Materi 5; dan 3) Penutupan Pelatihan. Ada dua orang narasumber yang menyampaikan paparan (materi terlampir), yaitu: (a) Ir. Djamaludin Maknum, MP (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa) dan (b) Burhatanuddin (Fungsional PPL Dinas Pertanian Kabupaten Gowa). Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok untuk menyusun RKTL (Rencana Kegiatan Tindak Lanjut). Penyusunan RKTL dilakukan secara partisipatif yang akan dipresentasikan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) SKPD. Dalam diskusi, peserta saling memberikan masukan positif dan memperkaya rencana kegiatan yang sedang disusun.

Hari keempat, adalah Rapat Koordinasi SKPD Kabupaten Gowa. SKPD yang hadir di acara ini antara lain, yaitu: Dinas Peridustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; BPSDA; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pendidikan, Olah Raga, dan Pemuda; Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan; dan SKPD terkait lainnya. Dalam acara Rakor SKPD dilaksanakan tujuh kegiatan, yaitu: 1) Laporan panitia penyelenggara, 2) Sambutan perwakilan Ditjen PMD (Dani Usadi, MT), 3) Sambutan Sekretaris BPMD Kabupaten Gowa (Drs. Muhammad Asrul, MM), 4) Pembacaan do’a, 5) Pengantar Diskusi Permendagri 51/2007 dari Ditjen PMD (Dani Usadi, MT), 6) Paparan dan Diskusi RKTL oleh perwakilan peserta pelatihan, dan 7) Penutupan Rakor SKPD. Paparan RKTL kawasan disampaikan oleh: (a) Drs. Andi Sura Suaib M.Si yang memaparkan Potensi dan Permasalahan Kawasan dan (b) Sumaryanto yang mempresentasikan RKTL (bahan terlampir). Diskusi berjalan sangat kondusif, banyak apresiasi dan masukan terhadap RKTL dan rencana pengembangan kawasan yang diinisiasi oleh masyarakat.

Keluaran

  1. Pelatihan PKPBM Tahap I di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan beberapa keluaran antara lain:
  2. Hasil identifikasi potensi dan permasalahan desa peserta pelatihan
  3. Sketsa (Peta) Desa peserta pelatihan
  4. Hasil identifikasi potensi dan permasalahan masing-masing kawasan
  5. Sketsa (Peta) Kawasan
  6. Paparan Potensi dan Permasalahan Kawasan
  7. Dokumen RKTL (Rencana Kegiatan Tindak Lanjut) masing-masing kawasan

DownloadPDF RKTL

 

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)