KUMPULAN LAPORAN

Sub Menu : Agenda Seluruh Kegiatan Riset Aksi | Pelatihan Seminar dan Diskusi | Kumpulan Laporan |

DETIL PUBLIKASI
Judul
Kawasan Pedesaan dan Peran Mengikis Potensi Konflik : Pemetaan Kawasan Pedesaan

Isi
Selain melihat pada definisi desa berdasarkan pada Undang- undang, maka layak juga melihat desa dalam tinjauan aspek lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sjaf (2010) mengacu pada pendapat Kartohadikoesomo sebelumnya, desa dapat dilihat dari empat bentuk yaitu dari tinjauan geologis, terrotial, dan campuran, desa dalam bentuk tinjauan sosiologis, desa dalam tinjauan ekonomi, dan desa dalam tinjauan politik dan hukum. Tinjauan geologis, territorial, dan campuran menjelaskan desa lahir sebagai turunan historis hubungan kekerabatan dan tempat tinggal. Ikatan yang terbangun dengan kuat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan secara local dan menjadi norma-norma yang ditaati bersama.Secara tinjauan sosiologis, desa lebih didefinisikan sebagai suatu wilayah yang memiliki corak tersediri, dimana selain lahirnya aturan local didalamnya juga terdapat hubungan antar lapisan yang tumbuh didalam struktur masyarakat itu sendiri. Dalam tinjauan ekonomi, desa adalah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermatapencaharian pokok dalam di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria, atau nelayan. Suhartono dalam Sjaf (2010) berpendapat bahwa saling ketergantungan dan saling kerjasama antar rumah tangga petani merupakan citra yang sudah melekat pada masyarakat desa. Kemudian desa dari tinjauan hukum dan politik lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat yang memiliki kesatuan hukum, berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Karena setiap desa berbeda tata aturannya, maka kesatuan masyarakat hukum di sebuah daerah, tidak menjadi bagian dari kesatuan masyarakat hukum daerah lainnya.Konteks kewilayahan suatu desa tidak dapat juga terlepas dari struktur alam yang membentuknya. Melihat bentuk wilayah alam beserta sebaran penduduk antara masyarakat di wilayah Sumatera-Jawa-Bali tidak akan dapat disamakan dengan wilayah-wilayah lainnya seperti Kalimantan yang memiliki aliran sungai yang tersebar sangat luas, Sulawesi dan Papua yang memiliki wilayah laut yang cukup luas dan pegunungan, atau juga Maluku dan Nusa Tenggara dengan wilayah kepulauan yang dimiliki. Selain konteks historis budaya yang berbeda, kondisi alam akan menentukan bagaimana masyarakat dalam suatu wilayah mencari sumber penghidupan dan menjalankan roda ekonomi didalamnya. Sebagaimana umpamanya di daerah Kalimantan, maka pemukiman akan banyak mengikuti aliran sungai yang ada sebagai sarana transportasi maupun sumber mata pencaharian. Atau diwilayah pegunungan dapat dilihat cukup besarnya ketergatungan masyarakat terhadap akses jalan raya. Kesejahteraan masyarakat pada akhirnya akan ditentukan dari sejauh mana ketergantungan yang kuat antara roda ekonomi, pengelolaan sumber penghidupan, dan juga infrastruktur yang ada.Bila melihat pada amanat UU No. 26 tahun 2007 pasal 48, maka arahan bagi penataan ruang kawasan pedesaan adalah: 1) Pemberdayaan masyarakat pedesaan; 2) Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; 3) Konservasi sumber daya alam; 4) Pelestarian warisan budaya lokal; 5) Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan 6) Penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan perkotaan. Dalam penggambarannya, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan ditegaskan untuk memperkuat kelembagaan perekonomian pedesaan, dan dapat dibuat lebih jauh seperti mendukung sistem tatanan yang sudah ada khususnya yang baik dan konstruktif. Barus (2012) menggambarkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan pada praktiknya seringlah tidak tepat. Sebagai contoh dalam pemanfaatn sumberdaya lokal, masyarakat sering dididik khusus dalam peningkatan produksi, tetapi dalam pemasaran diserahkan kepada pihak lain sehingga nilai tambah hanya ada pada keluarga non-produsen pedesaan. Pada akhirnya bila petani tidak tersejahterakan , maka usaha yang sudah dilakukan dalam pengembnagan industri pedesaan adalah gagal.Selain pada aspek pemberdayaan masyarakat, Barus juga menekankan pada fungsi konservasi dimana komunitas pedesaan juga dilibatkan dalam pengelolaan kawasan lindung atau sejenis sebagai bentuk kesadaran akan keberlangsungan alam hingga yang akan datang. Hal ini juga berlaku bagi upaya pelestarian budaya lokal dimana budidaya lokal merupakan cerminan dari bentuk adaptasi masyarakat dalam upaya memanfaatkan sumberdaya yang ada dan budaya local tersebut akan menjadi pelindung bagi keberlangsungan sumberdaya alam. Ketahanan pangan juga dianggap penting, dimana strategi dalam mendukung produksi pangan adalah dengan menjadikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat diarahkan menjadi kawasan strategis di level pedesaan maupun yang lebih besar sehingga kedaulatan pangan dapat dilaksanakan.Isu yang kemudian lagi menjadi hangat dalam penataan ruang kawasan adalah penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Sejatinya perlu adanya keseimbangan antara pembangunan desa dan kota agar keduanya dapat berkembang dengan asumsi bahwa fungsi kawasan juga dilindungi.Sejauh ini banyak muncul pandangan bahwa pada “kodratnya” desa akan selalu tertinggal daripada kota karena memberikan input ekonomi yang sedikit, padahal hal ini dapat terbantahkan bila semua kebutuhan pengembangan pedesaan seperti infrastruktur yang mendukung perdesaan tersedia.Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konteks lokal dan daerah dalam pengelolaan pedesaan tidak akan dapat dilepaskan begitu saja. Berkembanganya nilai-nilai lokal sebagai warisan historis masa lampau ditambah dengan kekayaan struktur social masyarakat serta beragamnya kondisi wilayah yang ada di Indonesia menunjukkan pengelolaan kehidupan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik tidak akan dapat dilakukan serta merta dengan kebijakan Top Down, namun juga penting untuk memperhatikan partisipasi masyarakat secara langsung dalam bentuk zonasi ruang rencana pemanfaatan suatu wilayah.

Selengkapnya
 DOCX   PDF   back  
Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)