KUMPULAN LAPORAN

Sub Menu : Agenda Seluruh Kegiatan Riset Aksi | Pelatihan Seminar dan Diskusi | Kumpulan Laporan |

DETIL PUBLIKASI
Judul
Kawasan Pedesaan dan Peran Mengikis Potensi Konflik : Realitas Konflik Pedesaan

Isi
Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah manusia dan berkembangnya teknolgi, maka ketergantungan masyarakat desa terhadap sumberdaya alam sebagai sumber utama penghidupan semakin besar. Hal ini juga diikuti dengan persaingan diantara masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak diluar masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap Modal ekonomi (Lahan maupun sumberdaya alam) akan menjadi isu yang hangat bila dihadapkan pada persoalan akses maupun perebutan klaim hak milik atas suatu wilayah. Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah lahan Sampalan, persoalan perebutan tanah antara masyarakat penggarap lahan yang datang dari luar daerah dengan Perusahaan agroindustry menyebabkan pertentangan yang berujung pada bentuk konflik manifest dalam bentuk perusakan, bentrokan, penangkapan dsb. Hal ini didukung dengan ikatan sosial yang muncul didalam masyarakat pedesaan dimana persoalan tanah merupakan persoalan bersama yang dihadapi oleh masyarakat sehingga menimbulkan akibat yang lebih luas.Secara konseptual menurut Prayogo (2004) sebab terjadinya konflik akibat bersinggungan dengan tiga masalah umum, yakni masalah ekonomi seperti kesejahteraan dan equity, masalah politik dan hukum, seperti justice dan equality; dan masalah budaya, seperti identitas dan ketersinggungan budaya. Bila melihat dari sebab terjadinya konflik, maka persoalan lahan adalah persoalan yang memerlukan penanganan bukan hanya dalam skala jangka pendek, maupun dalam penerapan penetapan kebijakan. Hal ini patut ditangani secara serius mengingat berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2006 dalam Nurlinda (2009) tercatat antara tahun 1999 hingga 2003 telah tejadi 1.080 kasus sengketa lahan dengan luas wilayah yang di persengketakan sebesar 330.000 Ha. Persoalan ini kemudian dapat semakin besar berkembang saat ini mengingat semakin berkurangnya jumlah pedesaan dan semakin banyaknya lahan-lahan yang mengalami konversi akan tetapi jumlah manusia semakin berkembang banyak.Jaminan terhadap ketersedian papan, sandang, dan pangan menjadi persoalan yang sangat penting untuk dapat terpenuhi. Disisi lain kehidupan masyarakat desa tidak dapat dipisahkan dari ketergantungannya terhadap akses sumberdaya alam yang semakin terbatas. Persoalan muncul ketika lahirnya kecemburuan sosial antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, atau BUMD yang memiliki akses lebih besar terhadap modal. Akibat dari kecemburuan sosial inilah yang berujung pada konflik.Ketentuan pasal 4 ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ditetapkan dua belas prinsip pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa diantara kedua belas prinsip tersebut adalah menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menyejahterakan rakyat terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat, serta mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agrarian.Bersandar pada ketentuan ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, maka jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi hal penting dalam setiap kebijakan yang dibuat sehingga tercapai keadilan dalam pemanfaatan lahan pertanian. Selain itu dalam menjamin demokrasi dan kepatuhan masyrakat, Tim Lapera dalam Nurlinda (2009) menyatakan demokrasi berkaitan dengan input atau sumber-sumber aspirasi, gagasan, dan potensi dalam proses pembangunan, berkaitan dengan proses dalam pengambilan keputusan, siapa yang terlibat, dan bagaimana proses tersebut dijalankan, serta berkaitan dengan output dari suatu proses distribusi dan siapa yang mempunyai akses untuk mengontrol distribusi. Adapun salah satu tujuan dibuatnya kebijakan dalam bidang pertanahan adalah tercapainya keadilan sosial seperti dalam aspek peran tanah sebagai dasar untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, identifikasi pihak-pihak yang dirugikan dalam konflik serta sikap terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat. (Sumardjono 2001).Upaya mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menentukan masa depan pertanian dilahan sekitar desa adalah langkah penting yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atas lahan dalam penerapan kebijakan agrarian sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan MPR No.IX tahun 2001. Melibatkan secara besar-besaran partisipasi masyrakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan distribusi hasil pertanian perlu dilakukan agar terbangunnya mitra kerja antara petani dengan perusahaan. Selain itu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) harus diperhatikan sebagai imbalan atas aktifitas perusahaan serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.Selain itu peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan tanah menjadi persoalan yang penting dalam menghindari konflik dalam masyarakat akibat ketidak jelasan pola pengelolaan lahan yang diatur oleh pemerintah. Salah satu strategi yang dipakai adalah distribusi tanah pertanian. Namun persoalan distribusi tanah tidak akan selesai dengan adanya pembagian tanah. Semakin sempitnya lahan yang tidak diiringi dengan pertambahan jumlah penduduk maka redistribusi tanah perlu dikaji kembali efektifitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sumardjono (2001) tanpa dukungan yang nyata dalam memperoleh kredit, bantuan pemasaran hasil produksi, dan dorongan untuk ikut dalam koperasi, petani yang mengalami kesulitan hidup akan kembali menjual tanahnya kepada pihak lain. Hal ini yang terjadi pada persoalan konflik lahan sampalan dimana klaim individu terhadap lahan tidak serta merta menyelesaikan pengelolaan lahan.Oleh karena itu pembentukan kelompok-kelompok penggarap dalam mengelola lahan dengan didukung oleh bantuan kredit pemerintah, peningkatan sumber daya manusia, dan koperasi petani perlu didorong dalam mendukung kehidupan petani. Selain itu Undang- Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian, layak diperkuat fungsinya dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dan penggarap. Kesepakatan yang didasarkan kepada keadilan, demokrasi, dan partisipasi sebagaimana tujuan kebijakan agraria dalam ketetapan MPR No. IX tahun 2001 dituangkan dalam bentuk tulisan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memiliki hak atas tanah dengan petani disertai pengawasan oleh pemerintah. Hal ini dapat mendorong tanggungjawab perusahaan dalam menjalankan kesepakatannya dengan masyarakat serta membantu meminimalisir kerugian yang akan dialami oleh masyarakat desa khususnya petani secara langsung dalam pengelolaan tanah. Oleh karena itu sinergitas antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat desa khususnya petani perlu dipahami dan dikedepankan dalam mencapai keadilan. Selain itu penguatan unsur budaya seperti pendidikan, kekeluargaan, gotong royong, dan religi perlu menjadi perhatian pemerintah agar konflik yang ada dalam masyarakat tidak dengan mudah diselesaikan melalui kekerasan namun mengedepankan pendekatan persuasif.

Selengkapnya
 DOCX   PDF   back  
Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Coaching Fasilitator Komunitas Informasi Wisata (KiTA)

October 18, 2014October 18, 2014
Bertempat di PSP3 IPB, hari ini pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan Coaching bagi Fasilitator kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata Dalam Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian PDT RI dengan PSP3 IPB tahun 2014 di 4 Kabupaten (Raja Ampat, Wakatobi, Seruyan dan Sikka) dimana bentuk kegiatannya yaitu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan KiTA di lokasi tersebut. Fasilitator akan belajar bersama dengan para tenaga ahli sebagai narasumbernya untuk memperkuat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas 1 bulan di lokasi KiTA. (syf)

PSP3 mulai Merampungkan Laporan PKPBM 2014

October 1, 2014October 1, 2014
Dengan selesainya kegiatan fasilitasi PPTAD dalam program PKPBM tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen PMD Kemendagri bersama PSP3 IPB di 23 Kabupaten (18 Provinsi), Tim mulai hari ini sedang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan selesai pada akhir Oktober 2014. Laporan ini akan disusun secara bertahap, dimana dalam minggu I akan dirampungkan laporan PPTAD tahun II (10 lokasi), kemudian minggu II laporan PPTAD tahun I dan minggu selanjutnya laporan pelaksanaan PPTAD tahun III. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Lala M. Kolopaking bahwa laporan ini segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar bisa digunakan oleh pihak Ditjen PMD sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kiranya pesan tersebut bisa menjadi motivasi tim untuk segera menyelesaikan laporan dengan baik dan penuh semangat.(syf)

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan

September 1, 2014September 1, 2014
SETELAH melakukan riset di bulan Juli, penyusunan laporan riset tentang pemetaan komoditas serta studi tentang agro-industri yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dirampungkan. Selanjutnya, pihak PSP3 dan Pemkab Mamasa akan menggelar program diseminasi hasil riset yang pada September mendatang yang akan dihadiri sejumlah stakeholder terkait. “Riset ini adalah kelajutan dari memorandum of understanding antara Institut Pertanian Bogor dan Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset ini akan dilakukan selama beberapa tahap dalam beberapa tahun,” kata Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang bergabung dalam tim agro-industri. Sejatinya, ada tiga riset yang dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan komoditas dan agro-industri, ada lagi satu riset yakni evaluasi potensi pariwisata.  Namun, riset yang terakhir ini belum tuntas dirampungkan. “Kami berharap riset itu bisa segera rampung sehingga memperkuat riset lain yang lebih dahulu rampung,” lanjut Syafar. Terkait proses disenimasi, rencananya akan dilakukan di Bogor. Beberapa stakeholder terkait riset akan diundang untuk memberikan masukan terkait Ma- masa. “Semoga riset ini bisa memberi nilai tambah bagi Mamasa,” kata Syafar.  

PSP3 Jajaki Drone untuk Penguatan Desa

August 14, 2014August 14, 2014
AWAL Juli silam, bertempat di ruang Sekretaris Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB, berlangsung sebuah diskusi yang amat menarik. Diskusi itu membahas tentang penggunaan drone sebagai teknologi yang bisa membantu masyarakat desa. Diskusi kecil itu menghadirkan Irendra Rajawali, peneliti dari Leibniz Center for Tropical marine Ecology di Bremen, Jerman. Irendra Radjawali menceritakan aktivitas yang dilakukannya yakni membentuk drone community di berbagai daerah, lalu menggunakan drone itu yang sepntas digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan citra foto dan video dari udara, namun juga berguna untuk membuat basis data dan perencanaan di level lokal. "Kita sama tahu bahwa dalam debat capres lalu, Joko Widodo banyak menyinggung tentang niatnya untuk memaksimalkan drone. Dia juga menyebut tentang tidak adanya single map policy. Nah, kita bisa membuat pemetaan akurat berbasis masyarakat lokal dengan menggunakan drone," kata pria yang kerap disapa Radja ini. Pria yang merupakan alumnus program doktor di Universitas Bonn, Jerman, ini telah merakit sendiri pesawat drone yang kemudian digunakan secara praktis. Drone itu telah dicoba beberapa kali dan berhasil menggambil gambar yang sangat lebih detail dari citra satelit. Bahkan, video yang direkam juga memiliki kualitas prima. Ia juga menunjukkan gambar-gambar yang dibuatnya melalui drone bersma masyarakat desa di Kalimantan. "Saya juga membuat drone dengan empat baling-baling penggerak. Drone ini mampu mengangkut berat sekitar 2 kilogram, namun daya tahan baterai jadi berkurang. Kita juga akan bikin prototype hexakopter yang memiliki enam baling- baling, ataupun delapan baling-baling, supaya daya angkut dan daya jelajahnya lebih banyak. Pengambilan gambar dan video direncanakan akan pakai kamera yang bisa berputar dan dukungan teknologi kamera DLSR yang lebih canggih," katanya. Pesawat drone itu nantinya terbang sendiri setelah koordinatnya ditentukan di perangkat laptop yang sudah dimodifikasi. Untuk pesawat drone jenis helikopter yang empat baling-baling radius terbangnya mencapai 10 kilometer pulang-pergi (PP), sedangkan untuk pesawat terbang jet radiusnya mencapai 200 kilometer PP. Radja menampik anggapan kalau drone adalah perangkat teknologi yang mahal. Apalagi, harganya di luar negeri adalah sekitar USD 30.000 "Selama ini, ada anggapan bahwa drone adalah jenis perangkat teknologi yang mahal dan tak terjangkau. Padahal, kita bisa merakit drone dengan biaya murah. Saya membuat drone untuk masyarakat desa dengan biaya hanya lima juta hingga 10 juta rupiah," katanya. Dalam diskusi itu, Dr Sofyan Sjaf mengatakan bahwa PSP3 bisa memberikan kontribusi bagi dampak positif penggunaan drone bagi masyarakat desa. "Ke depannya, drone ini bisa membantu masyarakat desa untuk membangun basis data yang kuat, lalu membuat perencanaan yang matang," katanya. Sofyan mencontohkan tentang manfaat drone untuk membuat pemetaan partisipatif, lingkungan, pariwisata, serta penguatan data di tingkat desa. "Nantinya, drone akan memotret dulu keadaan ekologi serta batas-batas fisik desa. Setelah itu, masyarakat desa akan berdiskusi dan membuat peta partisipatif berdasarkan gambar akurat yang dihasilkan drone tersebut," katanya. Radja setuju dengan Sofyan. Ia memberi contoh tentang bagaimana konflik di level lokal antara masyarakat dengan satu korporasi di Kalimantan. "Melalui gambar itu, kita bisa melihat seberapa parahnya kondisi ekologis, serta ancaman bagi ketersediaan air di masa mendatang," katanya. Radja mengakui bahwa pihaknya hanya memperkuat aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek sosial, serta pemanfaatan drone dengan lebih efektif, ia berharap agar ada kerjasama yang lebih intensif dengan PSP3. Sofyan sendiri menyambut positif rencana itu. "Kita bisa saling memberi kontribusi. Apalagi, UU Desa memberikan amanah agar perangkat desa memiliki basis perencanaan yang kuat. Nah, drone ini bisa membantu mereka," katanya. (yd)

Beberapa Rencana Strategis PSP3 di Tahun 2014

August 14, 2014
PROGRAM bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanyalah bagian kecil dari beberapa kerja- kerja intelektual PSP3 di sepanjang tahun 2014. PSP3 memiliki beberapa rencana strategis yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh beberapa divisi yang ada. Berikut beberapa rencana strategis PSP3: (1) Pembangunan Kawasan: Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Pembangunan Kawasan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pesantren (PKBP), dan Pengembangan Eco-Wisata Berbasis Masyarakat; (2) Sekolah Peternakan Rakyat (SPR); (3)  Pendampingan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat; (4) Pembangunan Pertanian Kerakyatan; (5) Sekolah Perikanan Rakyat/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Keuangan Inklusif untuk Petanian - Pedesaan; (8) Reformasi Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat; (9) Demokrasi Lokal dn Politik Pertanian; dan (10) Pengembangan Agrotek Terpadu Berbasis Masyarakat Pedesaan Tertinggal Rakyat.  

Revolusi Mental di Pedesaan

August 4, 2014August 4, 2014
SENIN, (4/8), diskusi bertajuk Mengawal Pembaruan Desa di Era Pemerintahan Baru akan digelar di Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan (PSP3) di kampus IPB Baranangsiang. Diskusi ini menghadirkan sejumlah sosok yang intens mengkaji dan mengamati desa. Mereka adalah Lala M Kolopaking, Budiman Sudjatmiko, Idham Arsjad, dan dimoderatori oleh Sofyan Sjaf. Pertanyaan kritis yang mesti selalu ditanyakan adalah sudahkah kita melakukan studi kritis dan pemetaan yang kuat dan komprehensif tentang segala dampak, baik positif dan negatif, yang bisa muncul akibat penerapan Undang- Undang ini? Sesuai dengan jargon pemerintahan baru, apakah kita siap untuk menghadirkan gagasan tentang revolusi mental yang sinergis di level pusat hingga level desa? Dengan cara apakah kita bisa berkontribusi pada penguatan kapasitas desa di era pemerintahan baru? Seribu pertanyaan memang pantas diajukan. Seribu keraguan pun harus dilayangkan. Melalui semua keraguan dan pertanyaan itu, kita bisa sedini mungkin menyiapkan berbagai rambu-rambu demi memastikan agar desa bisa mencapai predikat sebagai kawasan mandiri dan berkedaulatan. Kita juga bisa menelaah apa saja kontribusi yang seyogyanya bisa diberikan untuk mengatasi satu gap persoalan yang bisa muncul. Pengamatan empiris di lapangan telah membuka mata kita semua. Bahwa tak banyak masyarakat yang tak paham substansi UU Desa. Jangankan masyarakat desa, masyarakat kota sekalipun, yang dianggap memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, justru tak banyak paham peraturan baru ini. Ada semacam gap yang cukup lebar antara kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, serta masyarakat di level grass root. Ada banyak point yang bisa dtelaah. Salah satunya adalah ketika adat harus ‘dijinakkan’ melalui prosedur formal lembaga negara. Dua ranah ini snagat berbeda dalam memandang kehdupan. Adat memang kehidupan sebagai semesta yang mengatur tata nilai. Sementara negara mewajibkan berbagai prosedur dan aturan formal. Sampai batas manakah negara bisa mengatur adat di level warga? Ataukah semuanya dilepaskan begitu saja? Hal lain adalah kebanyakan masyarakat hanya memakna substansi UU Desa sebagai proses mengalirkan dana sebesar 1 miliar untuk pemerintahan desa. Namun ketika diajak berdiskusi tentang substansi, banyak yang hanya bisa terdiam. Padahal, dana 1 miliar hanyalah satu stimulan dari perubahan sosial yang diharapkan. Tanpa menggerakkan kapasitas internal, maka semua stimulan akan menguap begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran yang mencuat adalah jangan sampai ekses- ekses negatif dengan adanya dana satu miliar tersebut itu merambah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk mengorganisir dan menginternalisasi pengetahuan dan pranata- pranata baru di dalam dirinya. Mungkin saja, para akademisi akan dengan mudahnya berkata, “Kita bisa bikin pelatihan tata kelola anggaran, pelatihan budegting, atau bagaimana membuat perencanaan di level desa.” Padahal, point kritisnya bukan di situ. Tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan satu kultur baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana meng- create satu kultur yang diharapkan bisa menjadi energi penggerak perubahan, sekaligus mengubah satu paradigma yang melihat pusat sebagai patron. Beberapa ahli seperti Van Peursen (1976) mengakui bahwa proses mengadaptasi kultur ini bukanlah sesuatu yang sederhana, namun mesti dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana halnya perubahan masyarakat dari fase mitis ke fase rasionalitas yang butuh waktu lama. Pertanyaan kritis yang juga bisa diajukan adalah apakah faktor eksternal seperti uang bisa menggerakkan segala dinamika dan perubahan sosial di tingkat desa? Apakah uang tidak lantas menggiring masyarakat desa ke dalam satu sirkuit pencarian kemakmuran yang nantinya bisa mengancam sendi-sendi solidaritas dan modal sosial masyarakat desa? Dalam buku Guns, Germs, and Steel (2007), akademisi Jared Diamond mengatakan, uang bisa melenakan. Uang juga bisa melahirkan inkonsistensi dan inkoherensi pranata dan relasi sosial desa yang nantinya akan kontraproduktif dengan ide-ide baik dalam UU ini. Logika ontologisnya adalah "akibat masuknya UU Desa 2014" justru menguatkan kesadaran realitas masyarakat bahwa "penguasa" semakin berkuasa dan yang "tidak berkuasa" tetap dalam kondisi lemah. Uang menjadi tidak punya makna. Meskipun berat ditempuh, namun upaya mengasah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terkait UU ini harus menjadi agenda utama dan dilakukan secara kontinyu. Revolusi mental mesti dipercepat di level desa dan kota demi menyamakan bahasa yang sama untuk Indonesia yang leih baik. Hal mendesak untuk dilakukan adalah segera membuat pemetaan yang baik tentang perkembangan kapasitas dan ukuran justification cost yang terjadi di dalam masyarakat desa bersangkutan. Logika berpikir yang melihat UU ini sebaga "proyek", mesti dihilangkan. Jika tidak, desa akan semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, dan semakin tidak mandiri.(yd)