Pj Gubernur Ali Baham Dukung Pembangunan SPR IPB University di Papua Barat

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Drs Ali Baham Temongmere MTP memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program pembelajaran partisipatif Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) IPB University di wilayahnya. Implementasi SPR di Provinsi Papua Barat dicetuskan oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University yang bekerja sama dengan Universitas Papua (Unipa).

Pertemuan penting antara PSP3 IPB University yang dipimpin oleh Prof Muladno sekaligus penggagas SPR, perwakilan Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) Nasional dan perwakilan dari Unipa berlangsung di Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Papua Barat, Kota Manokwari. Dalam pertemuan ini, Pj Gubernur didampingi oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Prof Charlie D Heatubun.

Prof Muladno mengulas, saat ini enam SPR yang tersebar di distrik Tomage, Bomberay, Kokas, dan Arguni Kabupaten Fakfak sedang berlangsung sejak pertengahan November 2023 lalu. Enam SPR terdiri atas 2 SPR Pertanian (SPR-0301), 2 SPR Peternakan (SPR-1111) dan 2 SPR Perkampungan (SPR-0109).

“Keenam SPR ini telah menunjukkan indikasi keberhasilannya dalam rangka mengonsolidasikan petani dan peternak kecil dan warga kampung (desa) untuk mengembangkan bisnis kolektif berjamaah melalui SPR,” ujarnya.

Pj Gubernur memberikan apresiasi tinggi terhadap PSP3 IPB University atas komitmennya dalam menjalankan program SPR di Fakfak, Papua Barat, meskipun berada di daerah terpencil. Pj Gubernur berkomitmen penuh mendukung inisiatif mulia ini untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tanah Papua Barat melalui SPR.

Hasil pertemuan dengan Pj Gubernur diharapkan menjadi dukungan kuat bagi terlaksananya kerja sama PSP3 IPB University, SASPRI Nasional dan Unipa untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Papua Barat.

Pandangan Pj Gubernur bahwa pendekatan SPR bukan bersifat mentoring tetapi coaching dijadikan landasan penggunaan istilah “coaching” sebagai pengganti istilah “pendamping”. Istilah pendamping diganti karena kurang keren menurut para pendamping SPR di Kabupaten Fakfak.

Sebelum pertemuan dengan Pj Gubernur, Prof Muladno berdiskusi dengan Rektor Unipa, Dr Meky Sagrim yang didampingi pimpinan civitas akademika Unipa. Hadir juga Arya Wishnuardi, SE, MSi dan Mustaghfirin S Pi, MSi dari SASPRI Nasional. Hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut menyangkut Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) dengan segala atribut kelembagaan yang melengkapinya seperti SASPRI, Aliansi Strategis Pengelola SPR Indonesia (Agrispina), Sistem Integrasi Horizontal Ekonomi Desa (Sinthesa) dan Sistem Integrasi Horizontal Industri Ayam (Sinthia) sebagai media yang dibutuhkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak khususnya dan di Provinsi Papua Barat pada umumnya.

Sebagai Wali Utama SAPRI Nasional, Prof Muladno juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) dengan Rektor Unipa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

“Melalui SPR, masyarakat mulai diperkenalkan pentingnya konsolidasi warga kampung, petani, peternak dan nelayan untuk membangun bisnis kolektif berjamaah yang menjadi inti atau ruh dari SPR,” jelas Prof Muladno.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat lokal juga disiapkan untuk menjadi bagian rantai pasok bagi kebutuhan logistik harian (makanan) masyarakat Papua Barat. Ini dilakukan melalui penyediaan stok beras, sayur-sayuran, ikan dan daging yang diproduksi secara mandiri oleh masyarakat lokal. (*/Rz)